Pekanbaru – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau dalam rangka finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2020, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Rabu (30/06/2021).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Banggar DPRD Provinsi Riau yang juga Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti dan Agung Nugroho serta Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau lainnya, seperti Abu Khoiri, Husaimi Hamidi, Karmila Sari, Parisman Ihwan, Ramos Teddy Sianturi, Yanti Komalasari, Almainis, Manahara Napitupulu, Syafrudin Iput, Suhaidi, Zulfi Mursal, Farida H. Saad, dan Zulkifli Indra.
Yulisman mengungkapkan, dari hasil rapat internal Banggar DPRD Provinsi Riau ada beberapa point yang akan menjadi perhatian. Seperti Dinas Sosial Provinsi Riau yang perlu mengupdate data yang baru, sementara untuk BUMDES akan menjadi perhatian yang serius, untuk kedepannya bantuan di desa dengan kondisi yang real.
Selain itu hasil kunjungan internal di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan, obat yang kadaluarsa harus dilakukan pengecekan oleh pemerintah provinsi.
“Disana tim Banggar DPRD Provinsi Riau telah menemukan barang habis pakai atau kadaluarsa. Kemudian persoalan tentang pembayaran Insentif nakes sebanyak 74 orang, yang belum dibayarkan dan masalah jaring pengaman sosial yang ada di Pelalawan bantuan langsung tunai (BLT) yang realisasinya itu sebesar Rp3,8 M yang belum terealisasikan sebanyak 1,9 M,” tuturnya.
Lebih lanjut tentang dua unit Puskesmas yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Riau yaitu Puskesmas Desa Kerumutan dan Puskesmas Teluk Meranti dari laporan Kesda pendidikan 100% sudah terealisasikan.
Menanggapi hal tersebut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Masrul Kasmy mejelaskan menjelaskan terkait apa yang disampaikan sebelumnya ada beberapa keterlambatan soal pencairan. “Ini koreksi untuk pihaknya dan juga terkait dengan OPD lainnya.l,” ujarnya.
Kemudian Kepala Dinas BPKAD Indra juga menjelaskan hasil kunjungan Banggar DPRD Provinsi Riau dari beberapa kabupaten, difokuskan dengan bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah provinsi, memang pada saat pertemuan sebelumnya untuk Kabupaten Rokan Hilir (Hilir)) yang baru tersalurkan sebesar Rp4 M lebih.
“Berkenaan dengan transfer kabupaten/kota, sebelum melakukan transfer harus ada proses terlebih dahulu. Berkenaan dengan data yang disampaikan itu sesuai dengan data yang diberikan oleh Dinas Sosial,” ungkapnya.