Pekanbaru – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau pembahasan Optimalisasi Pendapatan Daerah menggelar rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Senin (11/5/2026).
Dalam pembahasan, Pansus menyoroti pengawasan pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai salah satu sektor yang dinilai berpotensi besar mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.
Ketua Pansus Abdullah menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PBBKB menjadi langkah penting untuk memastikan penerimaan daerah berjalan maksimal. Pengawasan tersebut dilakukan bersama tim optimalisasi PBBKB yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur.
“Menurut kami, yang dapat mendongkrak pendapatan daerah saat ini adalah sektor PBBKB. Karena itu pengawasan dan optimalisasi pemungutannya harus diperkuat,” ujarnya.
Menurut Pansus, sektor PBBKB merupakan salah satu sumber pendapatan strategis bagi Provinsi Riau mengingat tingginya aktivitas transportasi dan distribusi bahan bakar di wilayah tersebut. Karena itu, pengawasan yang ketat dinilai sangat diperlukan agar tidak terjadi kebocoran pendapatan serta seluruh potensi penerimaan dapat masuk ke kas daerah secara optimal.
Selain membahas sektor pajak, Pansus juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD.
Dalam rapat tersebut, Pansus menyoroti peluang pemanfaatan lahan dan bangunan milik pemerintah daerah untuk disewakan kepada pihak ketiga secara profesional dan transparan. Selain itu, pengelolaan parkir pada aset-aset pemerintah daerah juga dinilai dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru apabila dikelola secara maksimal.
Pansus meminta seluruh OPD terkait untuk melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomis. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki data yang jelas mengenai aset produktif maupun aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Dinas Perpustakaan dan sejumlah instansi pengelola aset lainnya juga diminta untuk berperan aktif dalam mendata dan mengelola aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Melalui rapat ini, Pansus DPRD Provinsi Riau berharap seluruh OPD dapat memperkuat koordinasi serta meningkatkan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah guna memperkuat kondisi fiskal daerah dan mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Riau.
Optimalisasi PAD sendiri menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Riau di tengah kebutuhan pembangunan daerah yang terus meningkat. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Untuk diketahui, rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Abdullah, didampingi Anggota Pansus, yakni Syamsuri Daris dan Sumardany Zirnata.
Turut hadir dalam rapat tersebut Inspektur Daerah Provinsi Riau, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Satpol PP Provinsi Riau, serta OPD terkait lainnya.
Foto: James
Rilis: Aisyah
Redaktur: Laras