Pekanbaru – Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, bersama Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, menerima kunjungan Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wilayah Provinsi Riau, Kamis (7/5/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri para koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) daerah dari kabupaten/kota se-Provinsi Riau guna menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah masing-masing.
Ketua Koordinator SPPG Wilayah Riau, Widya, menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.200 SPPG di Provinsi Riau yang harus memenuhi sertifikasi sesuai kebijakan pemerintah pusat, mulai dari standar kesehatan lingkungan hingga relawan yang terdaftar dalam BPJS.
Ia menyampaikan, dari total SPPG tersebut terdapat 637 operasional, 705 aktif, dan 345 masih dalam tahap persiapan. Untuk wilayah Pekanbaru sendiri tercatat terdapat 143 SPPG dengan 66 dapur operasional. Sementara di daerah lain seperti Bengkalis terdapat 94 SPPG dengan 42 dapur, Dumai 42 dapur, Rokan Hilir 79 SPPG, Indragiri Hulu 36 SPPG, Indragiri Hilir 47 SPPG, Kuantan Singingi 39 SPPG, Kepulauan Meranti 31 SPPG, dan Pelalawan 42 SPPG.
Dalam pemaparannya, masing-masing koordinator daerah juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi, di antaranya keterbatasan bahan baku, kurangnya relawan distribusi MBG, kesulitan menemukan titik baru SPPG, hingga belum tersedianya data UMKM pemasok bahan pangan.
Koordinator SPPG Indragiri Hilir, Anggun, menyampaikan masih terdapat dapur MBG yang belum memenuhi standar. Sementara Koordinator SPPG Rokan Hilir, Karmila, menyebut wilayahnya telah memiliki 71 SPPG yang aktif dan dinilai sudah mencukupi kebutuhan daerah.
Dari Siak, Lisa menyampaikan terdapat 56 SPPG yang aktif operasional dan 25 tahap persiapan, termasuk pelayanan di 18 daerah tertinggal. Sedangkan dari Kampar, Argon menyebut program MBG telah memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi daerah hingga 4 persen.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan MBG agar tidak terjadi penyimpangan maupun praktik monopoli dalam pengelolaan program.
Ia meminta setiap permasalahan yang ditemukan segera dilaporkan kepada satgas agar dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan. Selain itu, ia juga menyarankan agar menu MBG diinformasikan kepada pihak sekolah minimal satu minggu sebelum didistribusikan.
“Filosofi MBG mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pengawasan dan evaluasi harus terus dilakukan agar program ini benar-benar memberikan manfaat,” ujarnya.
Sementara itu, Kaderismanto mengatakan DPRD Riau mendukung penuh pelaksanaan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan strategi pemerintah pusat dalam mengatasi stunting dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, kritik dan saran dari masyarakat maupun mahasiswa harus dijadikan bahan evaluasi agar program berjalan maksimal dan tepat sasaran sesuai target Presiden Republik Indonesia.
“Kami melihat ada efek yang berantai dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kami akan memberikan dukungan kepada pemerintah pusat, namun juga harus ada masukan bagi Provinsi Riau dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan DPRD Provinsi Riau akan melakukan pengawasan langsung terhadap dapur-dapur MBG melalui anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan juknis yang berlaku.
“Kami berharap ada koordinasi yang baik dengan DPRD dalam menghadapi kendala di lapangan. Jalankan program ini dengan baik agar benar-benar memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” tutupnya.
Foto: Robi
Rilis: nurika
Video: Faisal
Redaktur: Laras