Pekanbaru – Komisi III DPRD Provinsi Riau menerima kunjungan audiensi dari jajaran mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UNRI), Rabu (6/5/2026).
Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, yang memberikan kesempatan kepada perwakilan mahasiswa untuk memaparkan aspirasi serta poin-poin pertanyaan terkait kebijakan publik dan pengawasan daerah.
Dalam sesi penyampaian pendapat, perwakilan mahasiswa FISIP UNRI menyoroti beberapa persoalan mendasar, di antaranya adalah transparansi Anggaran dan Buku APBD serta penanganan kendaraan overload pengangkut CPO dan buah sawit yang berdampak pada kerusakan jalan. Mahasiswa juga mengeluhkan kuota BBM yang kian menipis hingga menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU.
Selain itu, muncul kekhawatiran terkait potensi mark-up dan monopoli dapur pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu lain yang diangkat meliputi optimalisasi perpajakan kendaraan, stabilitas harga pangan, penertiban bangunan liar, hingga perbaikan fasilitas lampu jalan.
Menjawab rentetan aspirasi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri menjelaskan bahwa terkait Anggaran dan Buku APBD, dewan berkomitmen pada prinsip keterbukaan informasi, mengenai masalah kendaraan overload dan kelangkaan BBM, pihak dewan terus mendorong dinas terkait untuk memperketat pengawasan di lapangan.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Edi Basri menegaskan bahwa pengawasan akan diperketat guna mencegah praktik monopoli maupun penggelembungan harga. Sementara untuk sektor pendapatan, ia mengungkapkan bahwa saat ini sudah dibentuk 3 Satgas untuk menangani perpajakan kendaraan, serta terus bersinergi dengan dinas terkait untuk menjaga stabilitas harga.
Selanjutnya, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah memberikan jawaban khusus mengenai permasalahan tata kota, menegaskan bahwa aspirasi mengenai penertiban bangunan liar dan perbaikan lampu jalan telah dicatat untuk segera dikoordinasikan dengan OPD terkait, hal ini dilakukan agar kenyamanan dan keamanan masyarakat di lingkungan publik dapat segera ditingkatkan melalui tindakan yang tegas namun tetap humanis.
Audiensi ini ditutup dengan komitmen bersama bahwa dialog antara akademisi dan legislatif sangat penting untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan rakyat Riau.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III ini menjadi wadah dialog kritis mengenai berbagai persoalan krusial yang tengah dihadapi masyarakat Riau saat ini.
Foto: Rian
Rilis: Rian
Redaktur: Laras