Pekanbaru – Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Riau Petroleum, PT. Sarana Pembangunan Riau dan sejumlah OPD terkait, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Senin (27/4/2026).
Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja dan rencana kerja ke depan, dengan fokus utama pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan hilirisasi industri dan kemandirian fiskal daerah.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah, dari sekadar pengguna anggaran menjadi pencari dan pengelola sumber pendapatan.
“Kita sudah sepakat untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Mindset harus diubah, bukan hanya sebagai pengguna anggaran, tapi juga sebagai pencari dan pengelola anggaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rendahnya indeks inovasi industri di Riau yang masih berada di peringkat kedua terendah secara nasional, serta minimnya dampak keberadaan industri besar terhadap perekonomian masyarakat.
“Uang yang berputar di Riau, belum berdampak signifikan terhadap masyarakat. Ke depan, tenaga kerja lokal harus dilatih dan diberdayakan agar bisa terlibat dalam industri,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah, menilai potensi hilirisasi di Riau sangat besar, khususnya dari sektor kelapa sawit (CPO) yang memiliki lebih dari 100 produk turunan.
“PAD memang bersifat jangka panjang, tapi harus mulai dari sekarang. Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer dari pusat,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi III lainnya, Imustiar, mempertanyakan posisi Riau dalam kebijakan nasional terkait 16 titik hilirisasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Ia menilai Riau memiliki potensi besar yang harus diperjuangkan agar masuk dalam prioritas nasional.
“Kita perlu kajian yang komprehensif, baik dari sisi industri maupun kontribusi terhadap PAD. Harus ada inovasi terbaik, termasuk dari BRIDA, agar ada dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mendorong OPD terkait untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat serta menyiapkan langkah strategis, termasuk pengembangan klaster industri berbasis potensi daerah.
Melalui rapat ini, Komisi III DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan hilirisasi industri sebagai langkah strategis dalam meningkatkan PAD, memperkuat kemandirian fiskal, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Riau.
Untuk diketahui, rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, didampingi Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah dan Imustiar.
Turut hadir dalam rapat, direksi PT. Riau Petroleum dan PT. Sarana Pembangunan Riau, serta jajaran DPMPTSP Riau, Disperindagkopukm Riau, dan BRIDA Provinsi Riau.
Foto: Rian
Rilis: Catherine
Redaktur: Laras