Pekanbaru – Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Senin (15/9/2025).
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, didampingi Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau Eva Yuliana, serta dihadiri anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, yakni Efrinaldi, Sofyan, Abdullah, dan Imustiar.
Dari pihak BRIDA, hadir Sekretaris BRIDA Provinsi Riau, Eka Ariefyanto Putra, bersama jajarannya.
Dalam pemaparannya, Eka Ariefyanto menjelaskan adanya penyesuaian anggaran pada dua program utama BRIDA tahun 2025 akibat kebijakan rasionalisasi belanja daerah. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mengalami pengurangan, dan program Penelitian dan Pengembangan Daerah juga berkurang. Pemangkasan ini berasal dari efisiensi belanja alat tulis kantor, konsumsi rapat, perjalanan dinas, hingga belanja modal.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau, Eva Yuliana, menyoroti rendahnya implementasi hasil riset di berbagai OPD.
“Riset seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan publik. Namun kenyataannya, banyak hasil penelitian yang hanya berakhir sebagai dokumen, tanpa tindak lanjut yang konkret di lapangan,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Sofyan, juga menekankan pentingnya keterhubungan antara riset dan kebijakan, khususnya dalam konteks daerah penghasil. Ia menyoroti ketimpangan sosial-ekonomi di Riau, yang meskipun menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar nasional, kesejahteraan masyarakatnya belum sepenuhnya sebanding.
“Jangan hanya berhenti di laporan. Harus ada kelanjutan berupa MoU dengan OPD terkait agar hasil riset bisa langsung diterapkan dan berdampak pada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Imustiar, menyoroti urgensi riset di sektor kesehatan, terutama terkait antrean panjang di rumah sakit daerah. Ia juga menyinggung persoalan rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMA dan SMK, yang mencerminkan ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri.
Menjawab hal itu, Sekretaris BRIDA Provinsi Riau, Eka Ariefyanto, menjelaskan bahwa tingginya angka pengangguran dipengaruhi oleh unmatch link antara kurikulum pendidikan dan tuntutan dunia kerja. Untuk itu, BRIDA tengah menjalin kerja sama strategis dengan sejumlah perguruan tinggi di Riau guna menghasilkan riset yang lebih relevan dan aplikatif.
Komisi III DPRD Provinsi Riau mendorong BRIDA untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan lembaga riset, perguruan tinggi, maupun pelaku usaha. Harapannya, hasil penelitian benar-benar terintegrasi dalam program pembangunan daerah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.A