Kendari – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Ahmad Tarmizi, hadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025 yang mengangkat tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita”, di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).
Rakornas PHD 2025 dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, diantaranya Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie, para gubernur, bupati/wali kota, serta pimpinan DPRD se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menekankan pentingnya reformasi regulasi daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya tarik investasi. Ia juga menyebut bahwa Rakornas menjadi momentum strategis untuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan empat prinsip utama penyusunan produk hukum daerah, yakni substansi aturan yang tepat, penegakan hukum yang objektif, sarana hukum yang memadai, serta memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Mendagri juga mendorong kepala daerah agar memiliki kepemimpinan kuat sekaligus wawasan entrepreneurship dalam mengelola potensi daerah.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Ahmad Tarmizi menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Rakornas PHD 2025. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah, khususnya dalam menghasilkan produk hukum yang mendorong investasi sekaligus berpihak pada kepentingan rakyat.
“Rakornas ini memberi ruang bagi DPRD untuk memperkuat perannya dalam menghadirkan regulasi yang adil, sederhana, dan pro-investasi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat. Bagi Riau, hal ini sangat relevan untuk mendukung percepatan pembangunan, terutama di sektor energi, perkebunan, dan industri hilir,” ujar Ahmad Tarmizi.
Rakornas kali ini turut diwarnai dengan sejumlah agenda penting, seperti penandatanganan berita acara komitmen kepatuhan pemerintah daerah oleh para kepala daerah, kesepakatan kerja sama antara Pemprov Sultra dan Kadin Sultra, serta penyerahan manfaat BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis.
Sebagai informasi, Rakornas PHD 2025 di Kendari merupakan yang ke-4 kalinya dilaksanakan, dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 4.000 orang dari seluruh Indonesia.