Pekanbaru – Komisi III DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, di Ruang Komisi III DPRD Provinsi Riau, Kamis (7/8/2025).
Rapat ini membahas realisasi program, kendala aset, tata kelola Barang Milik Daerah (BMD), serta pengembangan sektor perikanan budidaya dan penangkapan di Provinsi Riau.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau, Eva Yuliana, didampingi Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah.
Hadir dalam rapat ini, Ketua UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Indra Rahman, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Fajriyani, serta jajaran dinas terkait.
Dalam pembahasan, terungkap bahwa realisasi anggaran tahun ini digunakan untuk sewa lahan budidaya. Terkait aset, ditemukan sejumlah permasalahan, antara lain masih adanya aset lama yang tercatat namun tidak ditemukan secara fisik, serta dokumen serah terima yang belum lengkap pada beberapa aset bantuan pusat. Kondisi ini menyulitkan proses penghapusan aset. Kendala juga terjadi di tiga wilayah kerja UPT Wilayah I (Inhil-Pelalawan), wilayah II (Siak-Meranti-Bengkalis), dan wilayah III (Rohil-Dumai) terutama dalam pemanfaatan lahan dan pencatatan aset akibat status barang yang belum jelas.
Pengembangan perikanan budidaya difokuskan pada produksi benur (anak udang) dan udang dengan target 650.000 ekor. Namun, upaya ini masih terkendala sertifikat indukan dan pakan standar. Dinas merencanakan pelatihan serta pengadaan mesin pakan untuk mengatasi masalah tersebut.
Dari sisi infrastruktur, pengembangan pelabuhan di Bagan Siapiapi dan pabrik es di Dumai serta Purnama menjadi prioritas. Kapasitas produksi pabrik es Dumai saat ini 5 ton per bulan, dengan potensi maksimal 10 ton, dinilai memiliki prospek ekonomi lebih besar. Selain itu, kawasan wisata Bahali menyumbang pendapatan sewa lapak sebesar Rp150 ribu per lapak per bulan dengan estimasi total Rp5,4 miliar per tahun.
Eva Yuliana menegaskan pentingnya tata kelola aset yang baik, ketersediaan sertifikat indukan, dan prioritas penanganan masalah pakan melalui pelatihan. Ia juga mendorong adanya studi banding ke daerah yang sukses dalam budidaya, seperti Kabupaten Kampar, yang mampu menghasilkan ikan dalam jumlah besar setiap hari.
“Dengan pengelolaan yang tepat sasaran dan dukungan infrastruktur memadai, sektor perikanan berpotensi besar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau,” ujarnya.
Komisi III DPRD Provinsi Riau berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian kendala yang ada, sehingga sektor kelautan dan perikanan mampu menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.