Jakarta – Komisi V DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan konsultasi dengan tema “Pengawasan DPRD terhadap Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat bagi Komunitas Adat Terpencil” ke Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim, didampingi anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, yaitu Septina Primawati, Adrias, Magdalisni, Sella Pitaloka, dan Agus Triansyah. Turut hadir dalam kunjungan ini, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau, Eva Yuliana.
Rombongan DPRD Provinsi Riau diterima langsung oleh Tenaga Ahli Fraksi Demokrat DPR RI, Nasrul Hadi.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi terkait permasalahan di Provinsi Riau.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, Septina Primawati, menyoroti kondisi pesantren di Kabupaten Indragiri Hilir yang masih minim perhatian. Ia berharap aspirasi ini dapat ditindaklanjuti oleh anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau I.
Sementara itu, Adrias menyoroti kondisi layanan kesehatan di Kabupaten Kampar, khususnya kebutuhan perbaikan fasilitas puskesmas yang masih belum memadai.
Anggota Komisi V lainnya, Sella Pitaloka, berharap Komisi VIII DPR RI dapat memberikan dukungan, baik moril maupun materil, kepada sekolah-sekolah yang hingga kini belum memiliki fasilitas pembelajaran yang layak.
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau, Eva Yuliana, turut menyampaikan harapan agar Komisi VIII DPR RI dapat menghidupkan kembali kebudayaan Melayu serta memberikan dukungan pembangunan rumah ibadah di Riau.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Fraksi Demokrat DPR RI, Nasrul Hadi, menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR RI memiliki mitra kerja diantaranya Kementerian Agama, BAZNAS, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta BNPB. Ia menambahkan bahwa Komisi VIII memiliki berbagai program yang ditujukan langsung kepada masyarakat, seperti program pendidikan dan program pemberdayaan sosial ekonomi (PPSE) berupa modal usaha, yang diberikan selama 5 tahun.
Di akhir pertemuan, Nasrul Hadi menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi V DPRD Provinsi Riau ke Fraksi Demokrat. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat sebagai masukan untuk pembangunan daerah Riau ke depan.