Jakarta – Untuk mendorong penguatan sektor perkebunan kelapa di Provinsi Riau, Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Selasa (15/7/2025).
Kunjungan ini dihadiri oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau, Siti Aisyah. Turut hadir mendampingi, Plt Sekretaris DPRD Provinsi Riau Syahrial Abdi.
Rombongan DPRD Provinsi Riau disambut oleh Ketua Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Dedy Aminata, beserta jajarannya. Dalam pertemuan itu, Dedy menyampaikan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung pembangunan sektor kelapa di Riau, yang dikenal sebagai salah satu sentra kelapa nasional.
“Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi akan diadakan kegiatan fisik di tahun 2025. Tujuan kami tentu saja untuk kesejahteraan petani,” ujar Dedy.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat, menyambut baik komitmen tersebut dan berharap agar harga kelapa dapat segera memiliki standar tetap untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Banyak masyarakat menyampaikan keluhan kepada kami mengenai harga jual kelapa yang belum stabil. Dengan harga standar Rp5.000 per butir, kami harap ini menjadi nafas baru bagi petani dan menarik minat generasi muda kembali ke sektor perkebunan,” ucap Adam.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau Siti Aisyah, menyoroti pentingnya penguatan sektor hulu, terutama dalam penyediaan benih unggul kelapa.
“Saat ini belum ada penelitian intensif terhadap bibit unggul kelapa. Fokus pembibitan masih pada kelapa sawit. Sekitar 30 persen kebun kelapa di Riau juga sudah tidak produktif akibat abrasi. Perlu dilakukan peremajaan dan pengendalian hama seperti kumbang dan monyet,” jelasnya.
Pertemuan dilanjutkan dengan pembahasan infrastruktur pendukung perkebunan bersama Ketua Tim Kerja Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen, Sufina Trimarlisa. Dalam sesi ini, Komisi II DPRD Provinsi Riau mengusulkan pembangunan tanggul untuk mencegah abrasi serta permintaan bantuan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor rotary hingga drone pemantau kebun.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal terwujudnya kolaborasi konkret antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat revitalisasi sektor perkebunan kelapa di Riau. Komisi II DPRD Provinsi Riau optimistis, sinergi ini akan berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas, perlindungan lahan, serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan.