Pekanbaru – Langkah PT Sambu Group yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 3.000 karyawan menuai kritik dari DPRD Provinsi Riau. Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Indragiri Hilir Ikbal Sayuti, menyayangkan kebijakan tersebut yang dinilai keliru dan tidak berpihak kepada masyarakat.
“PHK besar-besaran ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal dampak sosial. Ribuan keluarga kehilangan mata pencaharian, dan petani kelapa ikut terdampak,” tegas Ikbal, Selasa (29/4/2025).
Ia menilai persoalan yang menimpa perusahaan seharusnya bisa diantisipasi sejak awal dengan membangun pola kemitraan yang adil dan berkelanjutan bersama petani.
“Masalahnya bukan sekedar bahan baku yang berkurang, tetapi karena perusahaan tidak membangun hubungan yang sehat dengan para petani kelapa,” tambahnya.
Ikbal mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk turun tangan, serta mendorong PT Sambu memperbaiki pola hubungan dengan petani agar keberlangsungan industri dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.