Pekanbaru – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis, bersama Komisi III DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat kerja dengan Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau untuk membahas Rencana Bisnis, Rencana Kerja Tahunan (RKT/RKAP), serta evaluasi target kinerja dan dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Riau Petroleum serta anak perusahaannya, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Senin (21/4/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, didampingi Wakil Ketua III DPRD Provinsi Riau Misliadi, dan Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau Eva Yuliana, serta Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, yaitu Abdullah dan Sofyan.
Hadir dalam rapat ini, Plt Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau Helmi D, beserta jajaran, serta Direktur PT Riau Petroleum Husnul Kausarian, bersama timnya.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri menyampaikan harapan besar terhadap kontribusi PT Riau Petroleum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Riau Petroleum adalah bagian yang sangat kami harapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap APBD, khususnya pasca implementasi Participating Interest (PI) 10 persen,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran anak perusahaan BUMD dalam menutup defisit akibat efisiensi anggaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Direktur PT Riau Petroleum Husnul Kausarian, menjelaskan bahwa realisasi PI 10 persen dari wilayah kerja Siak telah disalurkan kepada pihak terkait, termasuk PT Riau Petroleum dan BUMD lain yang berkepentingan. Ia juga memaparkan perkembangan terkini terkait PI 10 persen lainnya, termasuk dari Blok Rokan.
Komisi III DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mengawasi kinerja BUMD, khususnya dalam upaya meningkatkan PAD. Evaluasi berkala dan pembahasan rencana kerja akan terus dilakukan agar keberadaan BUMD benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.