Pekanbaru – Komisi IV DPRD Provinsi Riau Prioritaskan Pemerataan Pembangunan.
Dalam penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Riau, Komisi IV tercatat sebagai komisi dengan jumlah anggota terbanyak, yaitu 16 orang. Sementara itu, Komisi III memiliki anggota paling sedikit dengan hanya 9 anggota.
Ketua Komisi IV dari PDI Perjuangan Ma’mun Solikhin menjelaskan, anggaran besar yang dialokasikan Pemprov menjadi salah satu alasan banyaknya anggota di komisi ini untuk mengawasinya.
“Jumlah maksimal memang 16 orang, dan ini menggambarkan besarnya perhatian anggaran di sektor ini. Harapannya, komisi ini bisa bekerja dengan semangat kebersamaan, memastikan mengawasi pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran untuk kebutuhan daerah,” ujarnya, Rabu (30/10/2024).
Ma’mun juga menekankan pentingnya pemerataan perhatian provinsi untuk seluruh wilayah.
“Kita harus kawal agar tak ada daerah yang mendapat alokasi terlalu besar atau terlalu kecil. Perhatian harus merata, jangan sampai ada yang berlebih sementara yang lain kekurangan,” tambahnya.
Ma’mun mengatakan, Komisi IV berencana segera bergerak dengan diskusi internal untuk mengevaluasi capaian pembangunan sebelumnya. Targetnya adalah memastikan setiap program yang telah direncanakan benar-benar tercapai.
“Untuk anggaran murni 2025, kita akan evaluasi kondisi keuangan. Jangan sampai kita terlalu optimis tetapi ternyata anggaran tidak memadai. Kami akan pastikan setiap rencana berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tutup Ma’mun.