Pekanbaru – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Riau mendesak percepatan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk segera memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
Ketua Fraksi PKS Ayat Cahyadi menyatakan, proses pembahasan RAPBD 2025 terkendala karena hingga saat ini AKD belum terbentuk, serta pelantikan pimpinan definitif DPRD Riau belum terlaksana.
“Pembahasan APBD baru bisa dimulai setelah AKD terbentuk. Kami berharap proses ini dapat segera selesai mengingat urgensi pembahasan APBD 2025,” ujar Ayat, Rabu (18/9/2024).
Ayat Cahyadi mengatakan, percepatan pembahasan RAPBD 2025 sangat penting agar masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi perencanaan keuangan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi publik.
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Riau Sementara Ma’mum Solikhin mengungkapkan, saat ini proses pembentukan AKD masih dalam tahap konsultasi ke pusat terkait tata tertib (Tatib) DPRD Provinsi Riau.
Dengan terbentuknya AKD dan pelantikan pimpinan definitif, diharapkan pembahasan RAPBD 2025 dapat segera dilakukan untuk memastikan anggaran pembangunan dapat tepat waktu.