Pekanbaru – Ratusan Mahasiswa BEM STIE Riau menyampaikan aspirasinya pada aksi unjuk rasa yang digelar hari ini, Jumat (23/8/2023) di depan gedung DPRD Provinsi Riau.
Aksi yang juga diikuti oleh BEM UNRI, BEM UIR, BEM UIN, HMI MPO, SEMMI PKU, dan CIPAYUNG Plus ini, digelar dalam rangka menolak pengesahan Revisi UU Pilkada. Demo ini bagian dari gerakan ‘peringatan darurat Indonesia’ yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto yang turun langsung menemui ratusan mahasiswa tersebut memohon maaf atas apa yang telah terjadi di Indonesia saat ini. Hardianto yang juga didampingi oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P Hutagalung, memberi ruang kepada ratusan mahasiswa tersebut untuk menyampaikan aspirasinya.
Berikut merupakan beberapa tuntutan yang disampaikan oleh BEM STIE Riau. Pertama, sahkan RUU perampasan aset dan kenaikan penggunaan KPK seperti dulu, merdekakan pribumi Indonesia. Kedua, buat UU atau Tap MPR khusus pengkhianat, tidak diizinkan keluarga kandung pak Jokowi menjadi pejabat publik di masa periode kemimpinan presiden Jokowi.
Ketiga, segera angkat pak Prabowo menjadi Presiden RI tanpa wakil presiden, rajungan DPR, DPD dan DPRD menjadi satu lembaga. Keempat, revolusi dunia kesehatan dan pendidikan, persiapan E-commerce yang memiliki pasar terbesar di Indonesia wajib mendirikan kerabat pusat atau uangnya di Indonesia.
Kelima, hapuskan Parpol selain partai Gerinda, alokasikan minimal 2 Miliar setiap desa untuk membuat lumbung pangan serta hapuskan sebagian ormas benalu kemajuan bangsa dan hapuskan KPU.
Menanggapi hal tersebut, Hardianto dalam keadaan yang kurang sehat dikarenakan baru selesai menjalankan operasi, menyampaikan bahwa suara dari seluruh mahasiswa sudah didengar dan akan disampaikan ke pusat. Beliau berharap perjuangan ini tidak berhenti sampai disini, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau akan memperjuangkan aspirasi tersebut.