Pekanbaru – Panitia Khusus (Pansus) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045, melaksanakan rapat kerja bersama RSUD Petala Bumi Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Rabu (7/8/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus Ranperda tentang RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 Husaimi Hamidi, didampingi Wakil Ketua Pansus Nurzafri, serta dihadiri Anggota Pansus yaitu Sehat Abdi Saragih, Zulkifli Indra, dan Adam Syafaat.
Hadir dalam rapat ini, Direktur RSUD Petala Bumi Provinsi Riau drg. Cahaya Purnama Sari, M.Kes, beserta jajarannya.
Dalam kesempatan ini, Direktur RSUD Petala Bumi Provinsi Riau drg. Cahaya Purnama Sari, M.Kes menyampaikan, bahwa saat ini RSUD Petala Bumi membutuhkan penambahan jumlah SDM, dokter spesialis, penambahan gedung baru, tenaga kefarmasian dan tenaga manajemen.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus Ranperda tentang RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 Husaimi Hamidi menyebut, jika RSUD Petala Bumi memiliki kendala sebaiknya seluruh tim bergerak dalam menyelesaikan kendala tersebut.
“Jika memang terdapat kendala sebaiknya semua tim bergerak dalam menyelesaikan kendala tersebut. Termasuk juga jika memiliki keinginan anggaran, harus dilakukan evaluasi sejauh mana RSUD Petala Bumi ini dalam mencapai visi misi dan berguna bagi masyarakat Riau. Sehingga mampu diterima dan direalisasikan oleh Menteri Kesehatan kedepannya,” ujar Husaimi Hamidi.
Direktur RSUD Petala Bumi drg. Cahaya Purnama Sari, M.Kes mengaku, pihaknya sudah mempersiapkan banyak materi terkait hal ini.
“Kami sudah mempersiapkan banyak materi perihal ini, catatan kekurangan dan cara mengatasinya, diantaranya adanya sinergi dengan banyak aspek dan adanya komunikasi dengan lahan yang memungkinkan untuk diambil alih guna pengembangan RSUD Petala Bumi,” terang drg. Cahaya Purnama Sari, M.Kes.
drg. Cahaya Purnama Sari juga memaparkan jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang dimiliki oleh RSUD Petala Bumi Provinsi Riau. Diantaranya 32 dokter spesialis umum dengan jumlah penambahan 1 orang, 111 tenaga keperawatan dengan jumlah penambahan 38 orang, 35 tenaga kebidanan saat dengan jumlah penambahan 10 orang, 69 tenaga kesehatan dengan jumlah penambahan 10 orang, dan 118 tenaga non kesehatan dengan jumlah penambahan 20 orang.