Pekanbaru – Komisi IV DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Jumat (17/11/2023).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Dani M Nursalam, dan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau Sugeng Pranoto, serta Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, yaitu Adam Syafaat, Manahara Napitupulu, Lampita Pakpahan, Tamarudin, Tumpal Hutabarat, dan Sahidin.
Hadir dalam rapat ini, Kepala BPBD Provinsi Riau Edy Afrizal, beserta staf dan jajarannya.
Rapat ini dilaksanakan guna membahas terkait Rencana Kerja (Renja) BPBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024. Edy Afrizal melaporkan, pada tahun 2024 BPBD Provinsi Riau memiliki 7 program kegiatan.
“Program penunjang kita ada 7 kegiatan. Ada 4 jumlah kegiatan serta usulan sub kegiatan dalam rangka melaksanakan urusan pemadam kebakaran,” ujar Edy Afrizal.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau Sugeng Pranoto menyakan terkait pelatihan tenaga terdidik atau terlatih di BPBD Provinsi Riau.
“Apa artinya jika alat-alat yang sudah di distribusikan. Apa sudah ada pelatihan tenaga terdidik atau terlatih bukan hanya satu tahun, sehingga jika ada bencana orang-orang tersebut bisa action ke lapangan sehingga bencana itu betul-betul bisa ditanggulangi,” kata Sugeng.
Terkait dengan pelatihan, Kepala BPBD Provinsi Riau Edy Afrizal menuturkan, bahwa di tahun 2023 ini BPBD Provinsi Riau akan melakukan Bimtek untuk mengupragrade kembali tenaga-tenaga yang sudah ada, tetapi jumlah tenaga BPBD hanya sedikit dikarenakan keterbatasan anggaran.
Untuk peralatan, lanjut Edy Afrizal, pihaknya sudah mendistribusikan ke Polda dan Korem, serta ke BPBD kota yang mana nantinya akan didistribusikan ke setiap kecamatan dan desa, agar pemakaian dan distribusi peralatannya jelas.
“Kami juga mengucapkan syukur, alhamdulillah dari Komisi IV ada tambahan anggaran untuk mesin, lalu juga ada topi, sepatu, dan baju anti panas,” tambahnya.
Terkait kurangnya anggaran tersebut, Parisman Ihwan mengatakan hal ini akan dijadikan catatan, nantinya akan dibahas di Banggar untuk penambahan anggaran, agar mempermudah untuk pelaksanaan Damkar. Menurutnya, yang dibutuhkan BPBD itu adalah support peralatan.
Sejalan dengan hal tersebut, Sahidin menyebut bahwa bencana adalah hal yang tidak terduga datang darimana saja. Sehingga dibutuhkan cepat tanggap dari pihak BPBD Provinsi Riau.