Pekanbaru – Komisi III DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Biro Ekonomi Setda Provinsi Riau dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Jumat (17/11/2023).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Markarius Anwar, didampingi Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau Sewitri, serta Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, yaitu Yanti Komalasari, Soniwati, Nurzafri, dan Sunaryo.
Hadir dalam rapat ini, Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Riau Jhon Armedi Pinem, beserta para Direktur BUMD di Provinsi Riau.
Hari ini merupakan rapat proyeksi pendapatan dividen BUMD tahun 2024, yakni menetapkan dan menyepakati target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berupa dividen BUMD Provinsi Riau untuk Tahun Anggaran 2024.
Dilanjutkan dengan pemaparan oleh masing-masing BUMD di Provinsi Riau. Direktur PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Chalid Said Salim menyampaikan PI 10 persen untuk anggaran tahun 2023 Wilayah Kerja (WK) Rokan masih menunggu transfer dana dari PHR setelah tanggal 25 November 2023.
“Berdasarkan surat resmi dari PT PHR dan dividen yang disetorkan ke Pemprov adalah Dividen Interim. Perhitungan pendapatan dari PI 10 persen sangat dipengaruhi oleh pajak, sebagaimana yang dialami oleh Kalimantan Timur,” ujarnya.
Terkait perkembangan pengurusan PI 10 persen, lanjut Chalid Said, SK dari Menteri ESDM itu sudah keluar, hanya tinggal WK Mahato saja.
Kemudian, Direktur PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Afrizal Berry menyampaikan, sesuai hasil audit PT Jamkrida, terdapat saldo negatif minus sekitar 14 Miliar (sesuai PSAK) yang dihitung sejak PT Jamkrida berdiri.
“Sehingga kami tidak dapat memberikan dividen (sesuai ketentuan), dan juga ada surat dari OJK. Sementara untuk estimasi laba bersih tahun 2023 berkisar 6 hingga 7 Miliar,” ujar Afrizal Benny.
Untuk kondisi PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), tidak dapat memaksimalkan pendapatan dari produksi Batu Bara karena belum selesainya dokumen AMDAL (kendala surat keterangan dari PUPR), dan masih berproses.
Lebih lanjut lagi, oleh PT Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) melaporkan proyeksi laba PT BRKS untuk tahun 2023 adalah sebesar 420 Miliar.
Untuk pagu belanja Biro Perekonomian, tidak terdapat perubahan anggaran setelah dilakukan pembahasan.