Pekanbaru – Komisi IV DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kamis (16/11/2023).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Dani M Nursalam, dan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau Sugeng Pranoto, beserta Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, yaitu Adam Syafaat, Manahara Napitupulu, Lampita Pakpahan, Tumpal Hutabarat, dan Sahidin.
Turut hadir dalam rapat ini, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau Rahmad Rahmadiyanto, beserta staf dan jajarannya.
Rapat ini dilaksanakan guna membahas terkait Rencana Kerja (Renja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau Tahun Anggaran 2024.
Rahmad Rahmadiyanto melaporkan, pagu anggaran terbesar yang terdapat pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau yaitu pengadaan internet untuk e-katalog. Sementara untuk pembinaan dan kompetensi terdapat di Dinas ESDM Provinsi Riau
“Selama ini kami melakukan sosialisasi dengan keterbatasan anggaran. Juga terhadap regulasi yang selalu berubah di anggaran dan jasa,” kata Rahmad.
Kemudian terkait e-katalog, Rahmad menjelaskan bahwa matriks merupakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja).
“Mereka melakukan evaluasi, sebenarnya sistem itu sudah mengganti untuk Pokja. PPK sebelum hal ini itulah dia harus menggali untuk penelitian, kenapa tidak dipilih merekalah yang harus mendalami. Jadi bagaimana pembinaan tadi setelah ada e-katalog jauh sudah ada perubahannya,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Dani M Nursalam melihat, dibandingkan tahun 2023, tahun 2024 mendatang beban kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa semakin berkurang.
Rahmad menjelaskan, bahwa yang signifikan itu ada pada Pokja. Sehingga pekerjaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, lanjut Rahmad, sudah tinggal seperempat, tidak sesibuk dulu.
“Peran kami ada pada pengelolaan barang dan jasa, itu masih kurang, jadi itu yang kami harus kerja keras untuk kategorinya. Yang paling sibuk itu Pokja, seperti tadi internet. Kalaupun nanti kami ada kegiatan baru yang bisa meningkatkan e-katalog, kami akan melakukan sosialisasi lagi,” terang Rahmad.
Diakhir rapat, Dani M Nursalam menyampaikan agar Biro Pengadaan Barang dan Jasa bisa lebih memperhatikan beberapa hal.
“Meskipun pada APBD 2024 nantinya pelaksanaan pelelangannya lambat, kita akan panggil kembali, tidak masalah apapun sistem yang dipakai, yang terpenting semuanya harus cepat terlaksana,” tutup Dani.