Pekanbaru – Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar RDP dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, terkait potensi pendapatan dari dana bagi hasil sawit, target dan potensi pajak air permukaan, di Ruang rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Selasa (19/1/2022).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Husaimi Hamidi dan wakil ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Karmila Sari, serta didampingi Anggota Komisi III Sugeng Pranoto dan Syahroni Tua.
Turut dihadiri oleh Kepala Bapenda Provinsi Riau Syahrial Abdi, Kepala Bidang Retribusi Ade Rinaldi, Kepala Bidang Pajak Muhammad Sayoga beserta jajarannya.
Syahrial Abdi mengungkapkan, ada beberapa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020, dimana pendapatan daerah Provinsi Riau cukup baik dan ada beberapa perubahan pendapatan selama pandemi.
“Pendapatan setelah dirata-ratakan di triwulan ketiga ada di peringkat 8 secara nasional, sedangkan jumlah belanja kita memang sedikit menurun karena beberapa target masih ada yang belum diselesaikan, pajak Provinsi Riau mengalami penurunan semenjak terjadinya pandemi Covid-19, namun pendapatan pelayanan sosial di rumah sakit mengalami peningkatan,” terangnya.
Usai paparan, Husaimi Hamidi mengaku banyak ketidaktransparan dalam hal restribusi yang akan disalurkan ke Provinsi Riau, hal itu terlihat banyak jawaban yang diberikan kepada Komisi III terlihat ditutup-tutupi. Sementara Karmila Sari mempertanyakan evaluasi anggota dan target pendapatan Bapenda Provinsi Riau.
Menjawab pertanyaan tersebut, Syahrial Abdi menjelaskan tidak ada hal yang ditutupi mengenai pendapatan, selain itu dia juga menjelaskan strategi yang akan dilaksanakan.
“Dalam laporan yang kita tulis, kami telah melaporkan secara terperinci dan jelas, harus ada beberapa strategi yang kita kerjakan diantaranya menjadikan satu data yang ada dengan sampel yang ada khususnya data kendaraana bermotor, banyak pengendara bermotor yang tidak memperpanjang pajak kendaraan bermotornya kemudian saat ini membayar pajak, hal ini bisa kita jadikan peluang untuk pendapatan di tahun selanjutnya. Terkait personal, pemasalahan mengenai evaluasi di pegang oleh kepegawaian yang mengelola sehingga kami tidak bisa 100% mengoptimalkan evaluasi kinerja pegawai yang ada, sedangkan target yang akan kami kedepankan adanya peningkatan persentase yang akan di salurkan kepada provinsi,” ucapnya.
Diakhir rapat, Husaimi Hamidi berharap Bapenda Provinsi Riau memberikan data resmi pada laporan triwulan agar terhindar dari kekeliruan. “Kedepannya dan semoga target-target Bapenda kedepan dapat tercapai,” pungkas Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau ini.