Pekanbaru – Komisi V DPRD Provinsi Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Riau, Senin (10/01/2022).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Edy A. Mohd Yatim, didampingi Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Sulastri dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau lainnya yaitu Marwan Yohanis, Abu Khairi, Zulkifli Indra, Ramos Teddy Sianturi, Ade Hartati Rahmat, dan Mira Roza.
Turut hadir dalam rapat ini Kepala Dinas Pendidikan Kamsol, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tati Lindawati, serta jajaran lainnya.
Eddy A.Mohd Yatim mengatakan rapat yang dilaksanakan untuk mengevaluasi kegiatan 2021, program-program 2022 serta menyusun agenda 2023, hal ini berguna untuk mengambil keputusan secara baik untuk.
Diawal penyampaian, Kepala Dinas Pendidikan Kamsol mengungkapkan saat ini pihaknya sedang memperhatikan kondisi guru honorer, hal itu dikarenakan ketidak setaraan penghasilan yang diperoleh disetiap daerah. Selain itu akan ada peningkatan akses di 2022, baik itu penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), UKS maupun pengadaan mobil sekolah.
“Untuk usia 7-12 tahun kita harus menegakkan wajib sekolah ini jika ada anak yang tidak sekolah ini harus kita dorong supaya tidak ada ketertinggalan, persoalan anak putus sekolah, kualitas sekolahnya dan kualitas muridnya serta kualitas gurunya akan kita push anak-anak kita untuk meningkatkan prestasi harus ada teacher upskilling itu harus dikuasai anak SMK kedepannya supaya mereka bisa bersaing hendaknya mereka menguasai 2 bahasa, Inggris dan Jepang jika mereka mau bekerja diluar negeri itulah yang penting dan juga kebutuhan dan Target yang harus kita capai yaitu Pembangunan unit sekolah baru dan tanah-tanah yang sudah dihibahkan kita dapat membangun ruang kelas baru ataupun untuk sekolah baru yang ada di kota atau kabupaten, berkaitan dengan evaluasi yang sudah ada di 2021, dan ada harapan kita di 2023,” jelasnya.
Usai memaparkan hal itu, masukanpun diutarakan oleh Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau lainnya. Seperti Ade Hartati Rahmat, Marwan Yohanis, Abu Khairi dan Ramos Teddy Sianturi yang mempertanyakan kejelasan tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Sementara Zulkifli Indra menekankan tentang kondisi bangunan dan kejelasan guru honor.
Menjawab hal tersebut, Kamsol menjelaskan bahwa saat ini sudah disusun pembayaran gaji guru honor. Dimana dasar pembayaran dilakukan penyesuaian dengan siswa yang ada.
“Sekaligus kita evaluasi lagi bagaimana apakah mereka menjalankan tugasnya sebaik baiknya, akan ada petugas yang turun untuk mengawasi itu. Terkait sarana prasarana kita akan memperkuat dengan keuangan yang ada, sasaran kita di 2023 ini kita tingkatkan ke akses untuk pelatihan di provinsi kita akan adakan MGMP di kota dan masalah tatap muka disekolah dikarenakan PPKM itu tergantung sekolahnya statusnya masih siaga yang dimana ada yang sekolah masuk dengan 2 shift berganti-gantian dan dikarenakan vaksinasi yang masih rendah,” terang Kadis Pendidikan Provinsi Riau ini.
Diakhir rapat Eddy A. Mohd Yatim mengajak Dinas Pendidikan Provinsi Riau, untuk menyelasikan permaslaahan pendidikan dengan bekerjasama dengan pihak terkait.