Pekanbaru – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau melaksanakan rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau dalam rangka finalisasi pembahasan tentang rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2022, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Minggu (21/11/2021).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho, dan Hardianto, serta Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau lainnya, yaitu Robin P. Hutagalung, Syafrudin Iput, Yanti Komalasari, Dani M. Nursalam, Zulfi Mursal, Abu Khoiri, Sunaryo, Markarius Anwar, Syamsurizal, Zulkifli Indra, Almainis, Karmila Sari, dan Ramos Teddy Sianturi.
Dari pihak TAPD Provinsi Riau dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF. Hariyanto, Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau Elly Wardhani, serta anggota TAPD Provinsi Riau lainnya.
Diawal rapat Yulisman mengungkapkan dari hasil rapat internal Banggar DPRD Provinsi Riau, ada beberapa poin yang akan menjadi perhatian yaitu mengenai SiLPA PT. Bank Riau Kepri, dan penambahan pendapatan.
Zulkifli Indra menyampaikan terkait masalah anggaran Disnaker yang sudah menyetujui sepenuhnya, namun kurang dan keberatan mengenai bangunan disnaker yang disetujui.
“Hanya kami minta gedung BLK itu yang tidak layak, tetapi tidak diperhatikan. Karna itu gedung BLK Provinsi Riau. Saya berharap tolong diperhatikan mana yang lebih penting,” jelasnya.
SF Hariyanto menjelaskan bahwa hal tersebut sudah dibahas dan telah final, namun ia mengaku akan kembali di cek.
Lebih lanjut, Syamsurizal dan Dani M Nursalam meminta agar biaya untuk Parpol dinaikan karena merasakan tahun ini memang sulit. Maka dari itu, mereka berharap ini dapat disetujui oleh Tim TAPD.
Menanggapi hal itu, SF Harianto menjelaskan masalahh Parpol akan didukung.
Lebih lanjut Yulisman menyampaikan agar SF Harianto menjelaskan fostur anggaran yang harus ditambah, atau masih adakah yang perlu di geser.
SF Harianto menjelaskan bahwa masih ada anggaran yang harus memang kita geser seperti pembangunan jalan seperti Pekanbaru-Bangkinang. Gubernur juga berharap 2 tahun ini harus menyelesaikan pembangunan jalan antara provinsi karena masih banyak jalan-jalan yang masih rusak.
Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa anggaran KUA-PPAS tahun 2022 mengalami penurunan. Sementara pendapatan seimbang dengan belanja sehingga tidak ada penambahan atau pengurangan dan pembiayaan yang ada di Jamkerda dan Bank Riau Kepri tidak ada silpa.
Rapat ditutup dengan penanda tanganan finalisasi anggran KUA-PPAS tahun 2020.