Pekanbaru – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau melakukan rapat kerja lanjutan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau bersama perangkat daerah terkait dalam rangka Pembahasan tentang rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2022, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Selasa (16/11/2021).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Agung Nugroho, dan Hardianto serta anggota Banggar DPRD Provinsi lainnya, yaitu Robin P Hutagalung, Manahara Napitupulu, Parisman Ihwan, Dani M. Nursalam, Zulfi Mursal, Markarius Anwar, Abu Khoiri, Husaimi Hamidi, Syamsurizal, danSugeng Pranoto.
Dari pihak TAPD Provinsi Riau dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF. Hariyanto, Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau Elly Wardhani, serta anggota TAPD lainnya.
Diawal rapat, Yulisman kembali menjelaskan kepada setiap Kepala OPD untuk menyampaikan laporannya.
Penyampaian diawali oleh pemaparan dari Sekretaris Dinas BPBD Provinsi Riau dan Plt Dinas ESDM Provinsi RiauAde Yudistira.
Kemudian dilanjutkan oleh Kadis PUPR-PKPP Provinsi Riau Taufiq Oesman Hamid, yang membahas tentang banyak ditemukannya jalan yang rusak dan berlubang.
“Kami akan atasi segera permasalahan tersebut. Terkait rumah layak huni masih jauh tertinggal dan akan secepatnya diveritifikasi untuk program rumah layak huni tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dinas Perhubungan Provinsi Riau juga dituntut untuk dapat membangun kembali dermaga yang terbengkalai.
Kemudian pemaparan oleh Kadis Pendidikan Provinsi Riau Zul Ikram, dan Sekretaris Bappedalitbang Purnama Irwansyah terkait pembahasan mengenai realiasi anggaran tahun 2022.
Husaimi Hamidi menanyakan kepada Purnama Irwansyah terkait anggaran penyediaan jasa umum.
Menanggapi hal tersebut, Purnama Irwansyah menjelaskan bahwa anggaran tersebut adalah uang bantu untuk THL yang ada di Bappelitbang.
Selanjutnya pembahasan terakhir oleh Kadis Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir, memaparkan terkait realisasi anggaran tahun 2022 di dinas kesehatan.
Dani M. Nursalam menyoroti masalah jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin yaitu PBI yang merupakan tanggungjawab bersama.