Pekanbaru – Komisi V DPRD Provinsi Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Riau, terkait pembahasan APBD Perubahan, Sabtu (18/9/2021).
Adapun yang mengikuti Rapat, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Eddy A Mohd Yatim, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Soniwati, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Sulastri beserta Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau lainnya, yakni Zulkifli Indra, Abu Khoiri, Ramos Teddy. Dari Dinas PMD hadir ditempat Kepala Dinas (Kadis) PMD Riau Yurnalis Basri beserta jajaran.
Dibuka oleh Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim yang meminta data APBD Perubahan yang sudah disiapkan oleh Dinas PMD Provinsi Riau untuk ditindak lanjuti.
Usai paparan, Yurnalis Basri mendapat tanggapan dari Abu Khoiri tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa yang sudah dilakukan dinas dan perkembangannya.
Menjawab hal itu, Yurnalis menerangkan bahwa BKK desa dengan melakukan kunjungan untuk pengawasan desa tersebut.
“Walau tidak semua desa dapat kami pantau untuk diberi bantuan dan dikarenakan Covid-19 yang membuat kami mengalami kendala dalam pendataan desa-desa,” tuturnya.
Hal serupa juga ditanyakan oleh Soniwati dan Ramos Teddy Sianturi yang ingin mengetahui perkembangan tentang dana desa.
Menjawab pertanyaan tersebut, Yurnalis menjawab mengaku telah melakukan pengawasan dan dikarenakan keterjangkauan dalam jarak.
“Kami meminta bantuan pada kabupaten dalam memantau penggunaan dana BKK ini,” jelasnya.
Diakhir pertemuan, Sulastri meminta agar data APBD perubahan lebih diperjelas, baik yang mengalami peningkatan maupun penurunan.