Padang – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan observasi ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (17/9/2021).
Rombongan yang dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau Ma’mun Solikhin, turut didampingi Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Riau lainnya, seperti Markarius Anwar, Nurzafri, Sardiyono, dan Zulfi Mursal. Serta dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto.
Kunjungan ini diterima Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumbar Hidayat, yang didampingi Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumbar Siti Izzati Aziz, serta Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Sumbar lainnya.
Dalam pertemuan Ma’mun Solikhin mengungkapkan jika pihaknya ingin mendapatkan informasi terkait evaluasi progres persiapan Bamperda ditahun 2022.
“Beberapa waktu lalu Kemendagri melalui Dirjen pak Marbun sudah diputuskan bahwa modelnya akan diubah menjadi digitalisasi, tapi apakah bisa berjalan atau tidak. Kemungkinan kalau memang digitalisasi tentu terkait keuangan menjadi hambatan. Karena pagu anggarannya belum dimasukkan. Misalnya kita konsultasi ke Jakarta, diskusinya melalui zoom disana. Tetapi kalau persoalannya seperti itu, kita diskusi dua kali,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ma’mun Solikhin juga berharap adanya kesepakatan bersama antara Bapemperda dengan Kemendagri jika proses itu dijalankan mulai tahun ini.
“Semoga ini menjadi aspirasi dari kita agar kita bisa melakukan konsultasi ke Kemendagri,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumbar Hidayat menjelaskan terkait digitalisasi tentu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. hal itu dikarenakan persoalan konsultasi lebih efektif jika dilakukan dengan tatap muka.
“Dan kita akan lebih mudah dalam menangkap pemikiran dari Pemerintah Pusat terkait produk hukum dari daerah tertentu,” jelasnya lagi.
Hidayat menyampaikan hal yang terkait dengan tugu perbatasan Riau-Sumbar yang kondisinya sudah tidak terawat.
“Kalau seandainya memungkinkan, di daerah perbatasan Riau-Sumbar itu ada tugu-tugu yang tidak terawat. Bagaimana jika kita bersepakat bersama-sama untuk membangun yang sebelahnya untuk Sumbar dan sebelahnya untuk Riau. Tapi filosofi dan konsepnya yang penting. Agar tugu tersebut dapat terus terawat,” ucapnya.
Menjawab hal itu, Markarius Anwar yang juga Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau menjelaskan bahwa permasalahan tersebut sudah dibahas oleh Komisi I DPRD Provinsi Riau.
“Kebetulan saya di Komisi I, hal tersebut juga pernah kami diskusikan. Kalau tugu saja hanya akan seperti itu terus, tidak terawat. Harus ada yang mengelola. Padahal viewnya sangat cantik, apalagi jika kita bangun tower bagi pengunjung agar bisa melihat pemandangan. Pasti akan terawat. Kemudian tugu tersebut juga bisa dijadikan rest area. Insyaa allah nanti akan kami upayakan di perubahan perencanaan. Karena batas wilayah kita itu sangat banyak coretan,” tutupnya.