Pekanbaru – Komisi I DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat kerja bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau terkait pembahasan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2022, di Ruang Komisi I DPRD Provinsi Riau, Rabu (15/9/2021).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Ade Agus Hartanto, didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau Iwandi, serta diikuti anggota komisi I lainnya seperti Zulfi Mursal, Septina Primawati, Suhaidi dan Markarius Anwar.
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Diskominfotik Provinsi Riau Chairul Risni, Kabid Statistik Diskominfotik Provinsi Riau Media Efayani, Kabid Aptika Diskominfotik Provinsi Riau M. Arifin beserta jajarannya.
Diawal rapat, Ade Agus Hartanto meminta agar Diskominfotik menjelaskan realisasi 2021 sebelum memaparkan realisasi 2022.
Menjawab hal itu, Chairul Risni mengatakan untuk tahun 2021 sebesar 51,2% dan saat ini sedang diprogramkan, sementara yang fisik 60% lebih tinggi.
“Adanya Bansos dan bantuan nasional,” jelasnya.
Menanggapi hal itu Zulfi Mursal, meminta kejelasan kegiatan apa saja yang di refocusing untuk belanja modal dan kegiatan apa saja yang tidak dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.
Menjawab hal itu, Kepala Dinas Diskominfotik menjelaskan untuk belanja modal 2021 sudah dilaksanakan dan untuk fisik sudah sebagian.
Sementara Markarius Anwar meminta tidak ada data fiktif terkait tenaga operator ataupun honorer.
“Kami meminta data terkait tenaga operator atau tenaga honor, kita ingin melihat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, karena kami khawatir jangan sampai namanya ada namun yang bersangkutan tidak ada ditempat alias namanya di caplok. Dan kegiatan yang melibatkankan masyarakat apa saja,” tegasnya.
menjawab hal itu, Chairul Risni mengaku akan menyiapkan data secara lengkap, baik itu kegiatan langsung maupun tidak langsung.