Pekanbaru – Pimpinan DPRD Provinsi Riau yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti Hardianto didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Riau Muflihun, menghadiri acara coffe morning Forkopimda Provinsi Riau terkait perkembangan kasus Covid-19 dan perkembangan karhutla, di Balai Pelangi Kompleks Rumah Dinas Gubernuran, Senin (02/08/2021).
Turut hadir dalam acara yang ditaja Pemerintah Provinsi Riau Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Pj Sekda Masrul Kasmi,Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Kejaksaan Tinggi Riau Jaja Subagja, Dandrem 031/WB Brigjen TNI M Syech Ismed dan OPD terkait.
Syamsuar menjelaskan, saat ini perkembangan kasus Covid-19 di Riau mencapai 13.688 jiwa, dimana angk tersebut terdiri dari 1.283 jiwa sedang dirawat dirumah sakit, 12.403 jiwa isolasi mandiri dan 2.626 jiwa meninggal dunia.
“Angka kesembuhan kita sekarang menurun dari kemarin yang angkanya mencapai 92 persen, sekarang tinggal 83,4 persen,”ujarnya
Selain itu, Syamsuar juga menyampaikan perkembangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang sudah mencapai 121 hektar lebih lahan, dan yang sudah terbakar dengan mencapai 1,927 luasan.
“Ini perlu juga kita antisipasi agar dapat dikendalikan sehingga nanti tidak terjadi bencana asap,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto menilai lonjakan angka penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau, karena kurang seriusnya pemerintah kabupaten/kota dalam pemanganan.
“Ternyata masih ada kabupaten yang sama sekali tidak menganggarkan realisasi anggaran penangan Covid-19,” tuturnya.
Lebih lanjut Hardianto juga mengungkapkan jika penerapan prokes masih minim di daerah-daerah, dapat dipastikan penyebaran Covid-19 semakin marak terjadi
“Maka dalam hal ini sangat diperlukan keseriusan pemerintah dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.
Hal serupa juga diutarakan Syafaruddin Poti, menurutnya untuk menurunkan angka tersebut diperlukan program vaksinasi dengan sasaran khusus agar target tercapai.
Terkait anggaran bantuan sosial tahun 2020, ada beberapa daerah yang tidak menyalurkan bantuan, maka Syafaruddin Poti berharap pemerintah perlu melakukan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerinta kabupaten, dalam hal ini dinas sosial.
“Dan kita juga perlu evaluasi tentang pemulihan ekonomi, bantuan provinsi maupun pusat. kemana saja bantuan ini yang telah diberikan, apa kegiatan UMKM yang di berikan dan dilaksanakan dan apa pemberdayaan dari kita,” tutupnya.