Pekanbaru – Sudah satu bulan lebih Komisi II DPRD Provinsi Riau meminta pihak terkait untuk memberikan data lahan terkait konflik PT DSI dengan masyarakat dan koperasi di Kabupaten Siak, namun data tersebut tak kunjung diterima. “Ya kita sudah minta saat RDP dengan masyarakat, koperasi, BPN, Disbun Siak, Disbun Provinsi Riau dan DLHK pada 13 Juli

Pekanbaru – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau Abu Khoiri meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk tidak terlalu senang dulu terkait pembagian DBH Sawit ini. Sebab, nilai yang diberikan terlalu kecil dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 tahun 2023 tentang dana bagi hasil (DBH) telah terbit. Artinya, akan ada penambahan pendapatan bagi