Dewan

Komisi I DPRD Riau Rekomendasikan Pembentukan Tim Terpadu dalam Penyelesaian Sengketa Lahan di Koridor Tol Permai

Pekanbaru – Komisi I DPRD Provinsi Riau rekomendasikan pembentukan Tim Terpadu dalam penyelesaian sengketa lahan di Koridor Tol Permai, ruas jalan Pekanbaru – Dumai sepanjang 180 km. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Eddy A Mohd Yatim mengatakan, sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau serta Kepala BPN […]

Komisi I DPRD Riau Rekomendasikan Pembentukan Tim Terpadu dalam Penyelesaian Sengketa Lahan di Koridor Tol Permai Read More »

DPRD Riau Berharap Persoalan Dualisme LAMR Segera Terselesaikan dengan Baik

Pekanbaru – DPRD Provinsi Riau siap jembatani kisruh dualisme kepengurusan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Kepengurusan LAMR kubu Syahril Abubakar mendatangi DPRD Provinsi Riau agar masalah dualisme lembaga tersebut bisa diselesaikan. Seperti diketahui, di kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar, LAMR terpecah. Ada kubu Marjohan Yusuf dan ada pula LAMR kubu Syahril Abubakar. Ketua Komisi I DPRD

DPRD Riau Berharap Persoalan Dualisme LAMR Segera Terselesaikan dengan Baik Read More »

DPRD Provinsi Riau Soroti Persoalan Tanah Warga di sekitar Tol Pekanbaru-Dumai yang Berstatus Milik Negara

Pekanbaru – DPRD Provinsi Riau soroti persoalan tanah warga di sekitar Tol Pekanbaru-Dumai yang Berstatus Milik Negara. Meski sudah bertahun dioperasionalkan, persoalan tanah di sekitar Jalan Tol Pekanbaru-Dumai (Permai) ternyata belum usai. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Mardianto Manan mengatakan, sebagian besar tanah itu diketahui sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) jauh sebelum tol

DPRD Provinsi Riau Soroti Persoalan Tanah Warga di sekitar Tol Pekanbaru-Dumai yang Berstatus Milik Negara Read More »

Karmila Sari Soroti Realisasi Program Bantuan Petani Sawit

Pekanbaru – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Karmila Sari, kembali menyoroti realisasi berbagai program bantuan untuk petani sawit yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Karmila menyebut, legalitas lahan yang saat ini menjadi persyaratan utama dari program-program bantuan itu perlu ditinjau lagi. “Selama ini kan persyaratan rekomteknya itu berdasarkan legalitas

Karmila Sari Soroti Realisasi Program Bantuan Petani Sawit Read More »

error: Content is protected !!
Scroll to Top