Pekanbaru – DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna dengan sejumlah agenda, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Selasa (21/4/2026).
Agenda pertama rapat adalah persetujuan rekomendasi dewan atas penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, Pansus menyampaikan berbagai catatan strategis sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Setelah laporan disampaikan dan disepakati oleh seluruh anggota dewan yang hadir, agenda dilanjutkan dengan sambutan dari pemerintah daerah. Sambutan tersebut menjadi respons atas rekomendasi DPRD sekaligus penegasan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai masukan yang telah diberikan.
Selanjutnya, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang disampaikan oleh Zulhendri.
Dalam laporannya, Pansus menyoroti sejumlah persoalan di sektor transportasi, di antaranya belum optimalnya sistem transportasi antarwilayah serta perlunya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Selain itu, pansus juga mendorong penerapan konsep “Riau Hijau” melalui pengembangan transportasi ramah lingkungan (green transportation). Fenomena transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online turut menjadi perhatian dalam ranperda ini, mengingat perannya yang semakin penting dalam mobilitas masyarakat.
Setelah penyampaian laporan Pansus, dilakukan penyerahan dokumen hasil kerja Pansus Ranperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan dari DPRD kepada Pemerintah Provinsi Riau.
Pada agenda berikutnya, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan pendapat akhir gubernur. Ia mengapresiasi sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan daerah yang strategis, khususnya di sektor perhubungan.
Melalui rapat ini, DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi guna mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah serta pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau.
Untuk diketahui, rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, Ahmad Tarmizi, dan Budiman Lubis, serta dihadiri anggota DPRD Provinsi Riau, yakni Ma’mun Solikhin, Suyadi, Soniwati, Robin P. Hutagalung, Hardi Chandra, Sofyan, (PDI Perjuangan); Imustiar, Zulaikhah (Golkar); Ayat Cahyadi, Abdullah, Abdul Kasim, Sutan Sari Gunung, M. Amal Fathullah (PKS); Ginda Burnama, Zulhendri, Androy Aderianda, Hardianto, Edi Basri (Gerindra); Nur Azmi Hasyim, Manahara Napitupulu, Eva Yuliana, Agus Triansyah, Magdalisni, Sumardany Zirnata (Demokrat) , Misliadi, Muhtarom, Adrias, (PKB); Hasbi Assodiqi, Daniel Eka Perdana, Ali Rahmad Harahap, Efrinaldi, Farida H Saad (NasDem), Diski, Fairus (PAN Plus).
Dari pihak Pemerintah Provinsi Riau, hadir Plt Gubernur Provinsi Riau SF Hariyanto, bersama jajaran Forum Koordinasi Pilpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau.
Foto: Robi, Heru
Rilis: Aisyah
Redaktur: Laras