Padang – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau pembahasan Optimasi Pendapatan Daerah melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat dengan fokus pada aspek peningkatan pendapatan daerah dari Pajak Air Permukaan (PAP), khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit, Rabu (22/4/2026).
Dalam diskusi yang berlangsung, Bapenda Sumbar memaparkan potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PAP perkebunan sawit. Berdasarkan data yang disampaikan, luas lahan sawit terdata di Sumatera Barat mencapai 216.463,46 hektare. Rata-rata kontribusi per hektare mencapai Rp1.711,39 per 100 m² (sekitar dua batang sawit) per bulan – angka yang disebut lebih rendah dari biaya parkir sepeda motor.
Ketua Pansus Abdullah, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Bapenda Sumbar.
“Potensi yang dipaparkan sangat mengesankan. Dengan luas perkebunan sawit di Riau yang jauh lebih besar, tentu potensi PAD dari PAP bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan. Kami ingin mempelajari strategi kebijakan, teknis penghitungan, serta langkah-langkah optimalisasi yang telah dilakukan Sumbar,” ujarnya.
Anggota Pansus Sumardany Zirnata, menyoroti pentingnya pemilihan koefisien FKPAP (Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan) yang sangat berpengaruh terhadap Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP). Ia mencatat bahwa di Sumbar, untuk agro industri nilai FKPAP 14,50, sementara industri besar (sesuai KBLI) bernilai 100, dan perkebunan 6,50.
“Ini perlu kajian mendalam agar tidak memberatkan wajib pajak namun tetap optimal bagi daerah,” katanya.
Tenaga Ahli Muammar Khadafi menambahkan aspek regulasi dan keberatan wajib pajak yang muncul, termasuk tuntutan keadilan bagi koperasi sawit serta perlunya pemasangan flowmeter untuk pengukuran riil.
“Kami akan merekomendasikan kebijakan yang berkeadilan dan berbasis data akurat,” ujarnya.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Sumbar, Zulfiar, menyatakan kesiapan Sumbar berbagi pengalaman terkait sosialisasi, survei lapangan, dan penanganan keberatan wajib pajak.
“Pajak air permukaan memiliki potensi yang sangat besar bagi pendapatan daerah. Semoga kerja sama antardaerah ini terus terjalin,” tuturnya.
Kunjungan menjadi langkah strategis Pansus DPRD Provinsi Riau dalam menyusun rekomendasi kebijakan optimalisasi pendapatan daerah.
Untuk diketahui, kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Pansus Abdullah, bersama anggota Pansus Sumardani Zirnata, serta didampingi oleh Tenaga Ahli Muammar Khadafi, serta didampingi oleh Staf Bapenda Provinsi Riau.
Rombongan Pansus DPRD Provinsi Riau diterima oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Sumbar Zulfiar, Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Pendapatan Daerah Sonya Gulanda, serta Kepala Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah Frans Sanjaya.
Foto: Naufal
Rilis: Edy Zulyza
Redaktur: Laras