Pekanbaru – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 kembali menggelar rapat lanjutan bersama 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Senin (6/4/2026).
Rapat ini merupakan bagian dari upaya pendalaman terhadap capaian kinerja OPD selama tahun anggaran 2025. Adapun OPD yang hadir antara lain Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Disnakertrans, BPSDM, RSJ Tampan, RSUD, RS Petala Bumi, Dispora, Disdik, serta Dinas Kesehatan.
Ketua Pansus LKPJ, Androy Aderianda, membuka rapat dengan meminta seluruh OPD memaparkan capaian program serta kendala yang dihadapi selama tahun 2025.
Dalam pemaparannya, sejumlah OPD menyampaikan capaian kinerja yang beragam. Dinas Perpustakaan dan Arsip mencatat peningkatan layanan publik melalui kunjungan masyarakat. Sementara Dinas Kebudayaan mengakui terdapat program yang belum terealisasi, seperti pembuatan film dokumenter, akibat keterbatasan waktu pelaksanaan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan melaporkan adanya peningkatan pada belanja pegawai, serta pelaksanaan program prioritas seperti pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian penduduk. Disnakertrans juga mencatat peningkatan pada partisipasi angkatan kerja dan perlindungan tenaga kerja.
Wakil Ketua Pansus, Indra Gunawan Eet, menekankan pentingnya evaluasi terhadap program yang belum mencapai target, agar dapat menjadi bahan rekomendasi perbaikan ke depan.
BPSDM mengungkapkan belum tercapainya target secara maksimal disebabkan efisiensi anggaran serta penyesuaian belanja pegawai. RSJ Tampan juga menyampaikan kendala pada keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya fasilitas rawat inap.
Sementara itu, Dispora melaporkan capaian positif, termasuk keberhasilan program pertukaran pemuda Riau–Jepang dengan realisasi fisik mencapai lebih dari 90 persen. RSUD Provinsi Riau turut menyampaikan komitmennya dalam mendukung program prioritas, seperti peningkatan layanan kesehatan, penanganan stunting, serta penguatan sarana prasarana.
Di sektor pendidikan, Disdik mengakui masih terdapat tantangan dalam peningkatan mutu dan keterbatasan infrastruktur. Ke depan, diharapkan terjadi pemerataan kualitas pendidikan melalui integrasi sistem sekolah.
RS Petala Bumi menyampaikan bahwa beberapa program belum tercapai akibat keterbatasan sarana, meskipun dari sisi pendapatan BLUD telah menunjukkan capaian yang baik. Sementara Dinas Kesehatan mengungkapkan masih adanya program nasional yang belum mencapai target, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
Pansus LKPJ DPRD Provinsi Riau menegaskan akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap OPD yang belum mencapai target, sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan pada OPD lainnya yang belum menyampaikan laporan secara menyeluruh.
Untuk diketahui, rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus LKPJ Androy Aderianda, didampingi Wakil Ketua Pansus LKPJ Indra Gunawan Eet, serta dihadiri anggota Pansus LKPJ, yakni Soniwati, Monang Eliezer Pasaribu, Sumardany Zirnata, Abdullah, Samsuri Daris, dan Fairus.
Foto: Redho
Rilis: Redho
Redaktur: Laras