Lima Puluh Kota – Komisi II DPRD Provinsi Riau melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dalam rangka silaturahmi sekaligus menggali informasi terkait pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumat (6/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Riau menggali berbagai strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola sektor pariwisata, khususnya dalam mendorong kemajuan daerah dan peningkatan PAD.
Elsiwa Fajri menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, PAD dari sektor pariwisata cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya destinasi wisata baru yang dikelola oleh pemerintah nagari dan tersebar di berbagai kecamatan, sehingga pilihan wisatawan menjadi lebih beragam.
“Harau yang sebelumnya menjadi destinasi unggulan, kini berada di peringkat kelima dari sekitar 50 kabupaten/kota di Sumatera Barat, karena banyaknya opsi destinasi lain seperti Padang Panjang, Mandeh, dan daerah lainnya,” jelas Elsiwa.
Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama pengembangan kawasan Harau adalah status lahan. Sebagian besar kawasan masih berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan, sementara sekitar 37 hektare merupakan aset pemerintah daerah.
Terkait pengembangan ke depan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berencana menjadikan kawasan Harau sebagai kawasan wisata bernuansa tradisional, dengan konsep bangunan dan tata ruang yang menyesuaikan adat istiadat setempat, serupa dengan konsep wisata budaya di Bali.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan pihak swasta dalam investasi pariwisata. Pemerintah bersifat terbuka terhadap investor demi mendukung kelancaran pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah.
Dalam hal penganggaran, Elsiwa mengakui bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan kawasan Harau masih sangat terbatas, mengingat banyaknya destinasi wisata lain di tingkat kecamatan yang juga memerlukan dukungan dana.
Ia menambahkan, untuk memperjuangkan program pariwisata ke pemerintah pusat, diperlukan kekuatan politik dan dukungan penuh dari kepala daerah beserta seluruh perangkatnya.
“Mengusulkan program ke kementerian harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari bupati hingga perangkat daerah, agar peluang disetujui lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga telah menyusun sejumlah agenda kegiatan pariwisata unggulan, dengan total 11 event besar yang diajukan. Beberapa di antaranya merupakan event rutin tahunan, seperti tradisi Mandi Balimau menjelang Ramadan, Bakajang pasca Lebaran, serta Pasar Harau yang digelar setiap bulan Oktober.
Komisi II DPRD Provinsi Riau menilai pengalaman Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan sektor pariwisata di Riau, khususnya dalam memperkuat peran pemerintah daerah, masyarakat, dan investor untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan.
Untuk diketahui, kunjungan ini dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Hardi Chandra, serta Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau, yakni M. Hasby Assodiqi, Monang Eliezer Pasaribu, Eva Yuliana, dan Soniwati.
Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Riau diterima oleh Kepala Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota, Elsiwa Fajri, beserta jajaran.
Foto: Fajri
Rilis: Irul
Redaktur: Laras