Pekanbaru – Komisi III DPRD Provinsi Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Agrinas guna meninjau langsung operasional perusahaan serta kontribusinya terhadap daerah dan masyarakat di Kantor PT Agrinas, Senin (26/1/2026).
Dalam sidak tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Riau menyoroti pelaksanaan skema Kerja Sama Operasi (KSO) agar lebih mengutamakan masyarakat setempat serta tidak membuka celah pemanfaatan kelompok masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, menegaskan DPRD siap mengawal dan membantu agar kebijakan PT Agrinas sejalan dengan kepentingan daerah.
“Kami berharap KSO mendahulukan masyarakat setempat dan tidak bersifat merugikan. Ini penting agar isu-isu miring terhadap PT Agrinas bisa diluruskan dan tidak ada pihak yang memanfaatkan masyarakat,” ujar Edi Basri.
Sekretaris DPRD Provinsi Riau Eva Yuliana, turut mempertanyakan mekanisme dan persyaratan KSO, khususnya terkait adanya jaminan atau syarat finansial tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana PT Agrinas, Ayun Hadi, menyampaikan bahwa konflik yang terjadi di lapangan tidak sepenuhnya seperti yang diberitakan. Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya rekomendasi KSO berada di tingkat manajemen, namun di lapangan terdapat KSO yang berjalan tanpa rekomendasi resmi, dan yang direkomendasikan secara langsung hanya satu.
Komisi III DPRD Provinsi Riau berharap hasil sidak ini menjadi bahan evaluasi yang akan disampaikan ke kantor pusat PT Agrinas, agar operasional perusahaan di Riau berjalan transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.
Untuk diketahui, sidak ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, didampingi Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau Eva Yuliana, serta Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Abdullah.
Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Riau disambut oleh Kepala Pelaksana PT Agrinas, Ayun Hadi, beserta jajaran manajemen.
Foto: Rian
Rilis: Catherine
Redaktur: Laras