Pekanbaru – Tenaga Ahli Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau, Asnaldi, menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD Kabupaten Bengkalis, di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Provinsi Riau, Kamis (8/1/2026).
Kunjungan kerja ini membahas sinkronisasi kebijakan keuangan daerah serta peran strategis DPRD dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan sejumlah isu strategis, di antaranya rencana pembangunan Rumah Sakit Pratama, dukungan anggaran bagi tenaga kesehatan, serta pembiayaan guru honorer Kementerian Agama melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau. Selain itu, turut disampaikan persoalan tunda salur dan tunda bayar perjalanan dinas dengan nilai kurang lebih Rp700 juta yang telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan reviu Inspektorat.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Bengkalis menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap pembangunan wilayah pesisir, pulau, dan daratan yang dinilai masih mengalami ketertinggalan. DPRD Bengkalis juga mempertanyakan prioritas APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait kebijakan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap daerah penghasil migas yang mengalami pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Menanggapi hal tersebut, Asnaldi menjelaskan bahwa alokasi belanja modal dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 relatif terbatas, sehingga pembagian anggaran dilakukan secara proporsional. Untuk Kabupaten Bengkalis, alokasi pembangunan tercatat tersebar di wilayah Duri, Rupat, dan Bengkalis, termasuk untuk kegiatan semenisasi dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.
Terkait honor guru Kementerian Agama, guru mengaji, tahfiz, gharim, dan pemandi jenazah, Asnaldi menyampaikan bahwa skema pendanaan direncanakan melalui bantuan keuangan (bankeu) yang bersumber dari APBD Provinsi Riau dan diarahkan ke desa. Namun demikian, akibat kebijakan efisiensi anggaran, program tersebut belum dapat dilaksanakan.
Mengenai persoalan tunda salur, Asnaldi menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah serta mendorong DPRD kabupaten agar secara kelembagaan menyurati DPRD Provinsi Riau. Hal ini diperlukan agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti dan dikoordinasikan bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau untuk penetapan skala prioritas penyelesaiannya.
Untuk diketahui, kunjungan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Khalid Ali, didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Ardiansyah, serta Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Ismiyatun, bersama jajaran anggota lainnya. Sementara itu, rombongan DPRD Kabupaten Bengkalis dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Sanusi, Rahmad, dan Adihan, beserta jajaran.
Foto: Hadi
Rilis: Nurfa
Redaktur: Laras