Pekanbaru – Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau menggelar rapat finalisasi pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Jumat (28/11/2025).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis, kembali membuka rapat tersebut untuk menyempurnakan argumentasi dalam meyakinkan Pemerintah Daerah agar dapat mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan Anggota DPRD Provinsi Riau. Dalam pembahasan tahap akhir ini turut hadir para anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau dan jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau.
Pembahasan lanjutan ini merupakan rangkaian dari proses penyusunan Ranperda APBD Provinsi Riau 2026. Untuk memastikan alokasi anggaran sesuai kebutuhan masyarakat, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syarial Abdi menghadirkan sejumlah OPD yang diminta memaparkan kegiatan prioritas tahun 2026. OPD yang hadir meliputi Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Ketahanan Pangan.
Masing-masing OPD diberikan kesempatan menjelaskan anggarannya, yang sebelumnya telah melalui pembahasan di komisi-komisi DPRD. Banggar kemudian menyesuaikan kembali berbagai usulan agar anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebagai dasar penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap Raperda APBD 2026 dalam Rapat Paripurna yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (29/11/2025) siang.
Setelah itu, Plt Kepala Dinas PUPR Thomas memaparkan bahwa anggaran infrastruktur untuk seluruh kabupaten/kota telah masuk dalam Ranperda, namun kondisi keuangan yang belum memadai membuat beberapa kegiatan belum dapat diakomodir secara maksimal. Dinas Kesehatan kemudian menjelaskan bahwa anggaran mereka pada tahun 2026 lebih banyak dialokasikan untuk BPJS sebagai bentuk kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan layanan kesehatan. Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa 20 persen anggaran mandatori diprioritaskan untuk gaji guru dan bantuan kepada sekolah-sekolah di Provinsi Riau. Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyampaikan bahwa anggaran ketahanan pangan telah disesuaikan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk penyediaan lahan untuk padi, cabai, jagung dan kedelai, serta penyediaan bibit cabai untuk mengantisipasi inflasi. Seluruh kegiatan tersebut telah disinkronkan dengan program pemerintah pusat dan daerah melalui RPJMD Provinsi Riau.
Setelah Badan Anggaran menerima penjelasan dari seluruh OPD, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis menutup rapat untuk dilanjutkan ke tahap finalisasi Raperda APBD 2026. Finalisasi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto. Dalam finalisasi tersebut, Anggota DPRD menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur prioritas demi menunjang fasilitas umum dan kepentingan masyarakat luas, sehingga aspirasi yang diterima saat reses dan sosialisasi di daerah pemilihan dapat terjawab dengan baik.
Sebagai penutup, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto memberikan semangat dan motivasi kepada TAPD Provinsi Riau agar terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan DPRD. Ia berharap pembahasan APBD pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih awal, lebih tepat, dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan masyarakat Provinsi Riau.
Foto : Robi, Maliki, James
Rilis : Redho
Redaktur : Laras