Pekanbaru – Komisi I DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Riau, Rabu (12/11/2025).
Rapat tersebut membahas pagu indikatif KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dan berbagai program kerja Biro Kesra, di antaranya program peningkatan kesejahteraan rakyat, fasilitasi pembinaan mental dan spiritual, pengelolaan sarana dan prasarana spiritual, fasilitasi kelembagaan bina spiritual, koordinasi bidang sosial dan keagamaan, serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non-pelayanan dasar seperti kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Berdasarkan laporan realisasi hingga 7 November 2025, realisasi keuangan Biro Kesra mencapai 54,76 persen, sementara realisasi fisik sebesar 83,88 persen. Pihak Biro Kesra menjelaskan bahwa rendahnya realisasi keuangan disebabkan oleh sejumlah kewajiban pembayaran yang dijadwalkan selesai pada akhir November 2025.
Selain itu, turut dipaparkan pula capaian kegiatan selama tahun 2025 yang telah direalisasikan oleh Biro Kesra.
Dalam rapat, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Andi Darma Taufik, memberikan masukan terkait peningkatan kerja sama Biro Kesra dengan perguruan tinggi.
“Kami berharap kerja sama dengan universitas tidak hanya terbatas pada sepuluh perguruan tinggi, tetapi bisa diperluas hingga ke luar negeri. Selain itu, perlu juga menjalin kemitraan dengan universitas di wilayah timur, seperti Makassar, yang sejauh ini belum terakomodasi,” ungkap Andi.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Biro Kesra, Jenri Salmon Ginting, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Komisi I, khususnya dalam perluasan kerja sama dengan universitas penerima program beasiswa.
“Kesra tentu akan memperjuangkan masukan ini ke depan. Kami berharap jumlah universitas mitra penerima beasiswa dapat bertambah, termasuk peluang bagi mahasiswa Riau untuk menempuh pendidikan di luar negeri,” ujarnya.
Sementara itu, Hardianto menyoroti pentingnya inisiatif aktif pemerintah dalam memperluas program beasiswa agar tidak hanya bergantung pada permintaan masyarakat.
“Alangkah baiknya ke depan kita tidak menunggu masyarakat atau kampus yang mengajukan proposal beasiswa. Biro Kesra perlu lebih proaktif menjalin kerja sama dan mencari siswa berprestasi yang terkendala biaya, agar tidak ada kesempatan belajar yang terbuang,” tegas Hardianto.
Dalam kesempatan yang sama, Anindita Kusumawardani menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme dan persyaratan program beasiswa yang dikelola Biro Kesra.
“Kami telah membagi level beasiswa dengan nama dan syarat masing-masing. Saat ini beasiswa disalurkan sesuai kerja sama yang sudah terjalin dengan universitas, namun masih ada beberapa yang belum menjalin kemitraan. Syarat penerima juga mencakup batas waktu penyelesaian studi, IPK, bukti tidak mampu, dan persyaratan administratif lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Zulaikhah, menyoroti program bantuan sosial yang menjadi perhatian masyarakat, seperti bantuan pembangunan musholla serta beasiswa penuh bagi pelajar dan mahasiswa.
“Apakah masih memungkinkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, seperti pembangunan musholla gratis, beasiswa penuh, dan bantuan sosial lainnya?” tanya Zulaikhah.
Menanggapi hal itu, perwakilan Biro Kesra menjelaskan bahwa untuk saat ini program bantuan fisik seperti pembangunan musholla belum dapat direalisasikan, mengingat adanya pemangkasan anggaran dan keterbatasan alokasi pada kegiatan tersebut.
“Untuk saat ini, pembangunan musholla gratis belum dapat dilaksanakan karena anggaran belum tersedia,” jelasnya.
Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dan produktif, dengan berbagai masukan dari anggota Komisi I untuk memastikan program Biro Kesra tahun 2026 lebih tepat sasaran, berdampak sosial, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau secara menyeluruh.
Untuk diketahui, rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, didampingi oleh Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau M. Amal Fathullah, serta dihadiri Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, yaitu Sumardany Zirnata, Hardianto, Andi Darma Taufik, Ade Firmansyah, dan Zulaikhah.
Dari pihak Pemerintah Provinsi Riau, hadir Plt Kepala Biro Kesra Jenri Salmon Ginting, Analis Kebijakan Ahli Muda Anindita Kusumawardani, serta sejumlah staf Biro Kesra lainnya.
Foto : Edo
Rilis : Aisyah
Redaktur : Laras