Pekanbaru – Komisi I DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025 bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Riau, Senin (15/9/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, didampingi Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Ali Rahmad Harahap, dan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau M. Amal Fathullah, serta anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, yakni Ade Firmansyah, Sumardany Zirnata, Hardianto, Andi Darma Taufik, Ayat Cahyadi, Sunaryo, dan Zulaikhah.
Hadir dalam rapat ini Plt. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Riau, Roni Rakhmat, beserta jajarannya.
RDP ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025, sekaligus Rancangan APBD Murni Tahun Anggaran 2026.
Dalam paparannya, Roni Rakhmat menyampaikan realisasi anggaran per sub-kegiatan Tahun Anggaran 2025 hingga September 2025, dengan realisasi keuangan mencapai 53,77 persen, dan realisasi fisik sebesar 74,17 persen. Ia juga menjelaskan adanya pergeseran keempat yang sudah dilakukan, termasuk pengurangan anggaran.
Pembahasan juga menyinggung pelaksanaan kegiatan yang berjalan di Biro Kesra serta permasalahan aliran kas yang belum sepenuhnya sinkron. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, turut menyoroti pengelolaan sarana prasarana kelembagaan bina spiritual dan fasilitas kelembagaan bina spiritual.
Menanggapi hal tersebut, Roni Rakhmat menjelaskan bahwa pengelolaan sarana prasarana kelembagaan bina spiritual mencakup kegiatan haji, dana hibah, MTQ, LPTQ, dan STQ. Sementara itu, fasilitas kelembagaan bina spiritual meliputi hibah bagi organisasi kemasyarakatan dan BKMT.
Pada kesempatan lain, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Hardianto, mengusulkan agar bonus untuk peserta LPTQ ditingkatkan.
“Saya berharap Biro Kesra konsisten memberikan perhatian lebih kepada anak-anak qori dan qoriah Riau. Bonus yang layak akan memotivasi mereka agar terus berprestasi di bidang LPTQ,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Roni Rakhmat menyatakan bahwa usulan tersebut sangat menarik dan pihaknya akan berupaya memberikan yang terbaik.
“Kami akan berusaha meningkatkan perhatian, termasuk dengan kemungkinan membuat program pelantikan khusus bagi qori dan qoriah,” jelasnya.
Di akhir rapat, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta rapat.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah menghadiri rapat hari ini. Semoga dengan adanya kemitraan ini hubungan kita tetap terjaga dan sinergi pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat dapat semakin ditingkatkan,” tutupnya.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa pembahasan akan kembali dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya guna memastikan seluruh program berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Riau.