Pekanbaru – Komisi V DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Sosial Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Riau, Senin (15/9/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan Eet, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim, dan Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P. Hutagalung, serta dihadiri anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, yakni Magdalisni, Rizal Zamzami, Fairus, Syafrudin Iput, dan Daniel Eka Perdana.
Hadir dalam rapat ini, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Zulfadhli beserta sekretaris, kepala bidang, dan jajaran staf.
Pada awal rapat, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan Eet menyoroti persoalan gaji dan tunjangan di Dinas Sosial, mengingat hal tersebut akan dibahas dalam Banggar bersama TAPD.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim meminta penjelasan mengenai persentase kegiatan yang sudah terlaksana hingga saat ini di Dinas Sosial Provinsi Riau.
Menanggapi hal tersebut, Zulfadhli menjelaskan adanya perubahan pada belanja pegawai, yakni gaji dan tunjangan PNS dibayarkan selama 15 bulan, sedangkan PPPK selama 3 bulan. Kemudian gaji THL yang tidak masuk database dan tidak lulus PPPK dicukupi menjadi 12 bulan, gaji THL lainnya di luar PPPK juga ditetapkan selama 12 bulan, serta pergeseran anggaran dari rekening Belanja Uang yang diserahkan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dialihkan ke Belanja Bantuan Sosial.
Selain itu, kegiatan Bimbingan Teknis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah dilaksanakan pada Februari 2024, sementara Peningkatan Kapasitas Pengelola SIKS-NG Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) dilaksanakan pada Maret 2025.
Rapat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Komisi V DPRD Provinsi Riau dan Dinas Sosial, sehingga program-program sosial yang dijalankan dapat tepat sasaran serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Riau.