Pekanbaru – Komisi I DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kependudukan serta Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Riau, Selasa (16/9/2025).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau M. Amal Fathullah, serta dihadiri anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, yakni Ade Firmansyah, Sumardany Zirnata, Hardianto, Andi Darma Taufik, Ayat Cahyadi, Sunaryo, dan Zulaikhah.
Hadir dalam rapat ini, Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau Djoko Edi Imhar, beserta jajaran.
Dalam paparannya, Djoko menyampaikan realisasi anggaran serta kegiatan yang telah terlaksana sepanjang tahun berjalan, sekaligus evaluasi terhadap anggaran 2025 yang sudah terealisasi.
Disebutkan, terdapat 9 program, 17 kegiatan, dan 42 sub-kegiatan yang dijalankan, dengan capaian realisasi fisik sebesar 72,03 persen dan realisasi keuangan 68,09 persen. Adapun program yang dibahas antara lain terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK), posyandu, guru tahfidz, pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dan industri, serta sejumlah kegiatan pemberdayaan lainnya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Hardianto, menyoroti persoalan pengelolaan sampah.
“Pengelolaan ini harus jelas, harus ada hulunya dan hilirnya. Jangan hanya dikelola, tetapi juga harus dipastikan kemana hasil pengolahan itu bermuara. Menurut saya, program ini sangat menarik,” tegasnya.
Menutup rapat, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, menyampaikan apresiasi dan harapannya.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah menghadiri rapat hari ini. Semoga hubungan baik yang sudah terjalin antara DPRD dan mitra kerja dapat terus terjaga,” ujarnya.
RDP ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan APBD Perubahan 2025 sekaligus persiapan penyusunan Rancangan APBD Murni 2026, dengan harapan hasilnya mampu mendukung tata kelola anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.