Pekanbaru – Komisi I DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Penghubung Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Riau, Rabu (17/9/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau M. Amal Fathullah, serta dihadiri anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, yakni Sumardany Zirnata, Hardianto, Ayat Cahyadi, Sunaryo, dan Zulaikhah.
Hadir dalam rapat ini, Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau, Ridho Adriansyah, bersama jajaran.
Dalam paparannya, Ridho menjelaskan bahwa realisasi anggaran tahun berjalan telah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.
“Tidak ada tunggakan pembayaran pada tahun ini. Secara keseluruhan, pagu anggaran untuk belanja barang dan jasa mengalami penyesuaian, termasuk penambahan gaji dan tunjangan penghasilan pegawai pada perubahan anggaran,” jelasnya.
Salah satu yang menjadi sorotan Komisi I adalah progres pembangunan Hotel Riau. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan proyek tersebut.
Ridho menyampaikan, pembangunan Hotel Riau sudah memasuki tahap pelaksanaan, meski masih terdapat sejumlah dokumen yang harus diselesaikan, termasuk izin AMDAL dan penyesuaian desain.
“Target fisik semula dijadwalkan pada Juni–Juli, namun ada keterlambatan akibat proses perizinan yang memakan waktu,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan peran strategis Badan Penghubung sebagai etalase dan pintu gerbang Provinsi Riau di Jakarta, salah satunya melalui pengelolaan Anjungan Riau di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang menjadi sarana penting untuk informasi dan koordinasi urusan non-teknis dari kabupaten/kota di Riau.
Terkait operasional, Komisi I turut menyoroti kondisi asrama mahasiswa Riau di Jawa. Ridho menjelaskan bahwa tahun ini perbaikan difokuskan pada asrama di Yogyakarta, sementara asrama di Malang, Bogor, dan Jakarta belum mendapat alokasi anggaran perbaikan.
“Masih ada laporan kerusakan, terutama karena jumlah penghuni yang padat. Tahun ini perbaikan difokuskan ke Yogyakarta, sementara asrama lainnya ditunda karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Sumardany dan Zulaikhah, juga memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan kendaraan operasional Provinsi Riau di Jakarta. Mereka menekankan pentingnya memilih sopir yang kompeten agar perawatan kendaraan lebih terjaga serta biaya dapat ditekan. Selain itu, keduanya juga mendorong agar pemeliharaan asrama terus ditingkatkan.
“Dengan asrama yang rapi, indah, dan berstandar baik, akan muncul kesadaran dari penghuni untuk turut menjaga fasilitas,” ungkap mereka.
RDP ini menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan APBD Perubahan 2025 sekaligus persiapan penyusunan APBD Murni 2026. DPRD berharap hasil pembahasan ini dapat mendorong tata kelola anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Riau.