Pekanbaru – Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdullah, mendesak Pemerintah Provinsi Riau serta Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu untuk mengambil langkah cepat dan mandiri guna mencegah potensi konflik di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Menurut Abdullah, penanganan yang dilakukan oleh Satgas Penanganan Kejahatan Kehutanan (PKH) dari pemerintah pusat memang penting, namun daerah juga harus memiliki inisiatif sendiri.
“Kita mengapresiasi langkah Satgas PKH, tapi pemerintah daerah tidak boleh pasif. Pemprov dan Pemkab harus ambil peran sesuai konteks lokal masing-masing,” tegas Abdullah, Rabu (24/6/2025).
Ia menilai, setiap wilayah memiliki karakteristik sosial dan geografis yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan tidak bisa disamaratakan. Tanpa langkah antisipatif dari pemerintah daerah, dikhawatirkan konflik akan muncul kembali setelah tugas Satgas berakhir.
“Jika daerah hanya mengandalkan pola dari pusat, maka konflik bisa saja berlarut. Jangan sampai Satgas selesai bekerja, tapi menyisakan masalah baru di tengah masyarakat,” jelasnya.
Sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Pelalawan, Abdullah meminta agar pemerintah daerah segera melakukan pemetaan potensi konflik serta menyiapkan langkah mitigasi sosial yang konkret di lapangan.
Ia menambahkan bahwa meskipun penegakan hukum oleh Satgas PKH sudah berjalan, penyelesaian pasca penertiban juga harus diperhatikan dengan serius.
“Langkah hukum penting, tapi harus dibarengi dengan penyelesaian sosial yang adil. Jangan sampai seperti pepatah ‘arang habis besi binasa’—masalah hukum selesai, tapi masyarakat tetap berkonflik,” tutup Abdullah.
Seruan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan penanganan kawasan TNTN tidak hanya diukur dari sisi legalitas, tapi juga dari keberlanjutan sosial dan ketenteraman masyarakat sekitar.