Pekanbaru – Komisi I DPRD Provinsu Riau akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait kekhawatiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau soal Tunjangan Kinerja (Tukin).
Para ASN di lingkungan Pemprov Riau tengah dilanda kekhawatiran terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka khawatir pemotongan ini akan berdampak pada dihapusnya Tukin.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, meminta para ASN untuk tetap tenang dan tidak resah dengan isu tersebut, karena hingga saat ini belum ada keputusan dari Pemprov Riau mengenai penghapusan Tukin.
“Tetap tenang, tak usah risau, karena itu baru sekadar isu, tetaplah fokus bekerja,” kata Nur Azmi, Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut, Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa Komisi I DPRD Provinsi Riau akan segera meminta klarifikasi dari BKD Provinsi Riau mengenai isu tersebut. Termasuk, membahas kabar terkait pemecatan tenaga honorer.
“Sesegera mungkin kita akan menggelar rapat dengar pendapat dengan BKD,” tutupnya.