Pekanbaru – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau mengadakan rapat kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Jumat (14/2/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, serta dihadiri Anggota Banggar lainnya. Sebagian anggota Banggar juga mengikuti rapat ini secara virtual.
Dari pihak TAPD Provinsi Riau dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Indra, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau Evarefita, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau Muhammad Arif Setiawan, beserta jajaran.
Dalam pertemuan ini, berbagai aspek penting terkait pelaksanaan APBD 2025 dibahas, termasuk kendala yang dihadapi serta strategi optimalisasi pengelolaan anggaran daerah.
Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto menegaskan, bahwa rapat ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran.
“Kami berharap melalui pertemuan ini, kita dapat bersama-sama mencari solusi terbaik agar APBD 2025 berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Riau,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan terus mengawal pelaksanaan APBD secara cermat dan memastikan kebijakan anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
*Kami menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran agar tidak ada kebocoran atau ketidaksesuaian yang bisa merugikan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Riau mengungkapkan beberapa isu utama dalam pembahasan, salah satunya mengenai seleksi pembayaran tunda bayar. Meskipun anggaran telah disiapkan, realisasi di lapangan menunjukkan jumlah yang melebihi perencanaan awal.
“Kami memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian, terutama terkait dengan seleksi pembayaran tunda bayar. Ini menjadi koreksi bagi kita semua agar lebih cermat dalam perencanaan keuangan ke depan,” ungkap Kepala BPKAD Provinsi Riau, Indra.
Rapat ini diharapkan menjadi forum strategis bagi DPRD Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Riau dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan anggaran. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan pelaksanaan APBD 2025 dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Selain itu, pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. DPRD Provinsi Riau berharap, melalui koordinasi yang terus-menerus, berbagai permasalahan anggaran dapat segera diatasi sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal.
Di akhir rapat, Kaderismanto menunda pertemuan dan meminta TAPD serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempersiapkan data yang akan dibahas kembali pada Senin (17/2/2025).