Pekanbaru – Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan dan Budiman Lubis, menerima kunjungan kerja BNN Provinsi Riau dalam rangka silahturahmi sekaligus menjalin kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba, di Ruang Rapat Ketua DPRD Provinsi Riau, Rabu (6/11/2024).
Kunjungan ini dihadiri oleh Kepala BNN Provinsi Riau Brigjen Pol. Robinson D.P Siregar, didampingi Kabag Umum BNN Provinsi Riau Febri Firmanto, beserta jajarannya.
Brigjen Pol. Robinson D.P Siregar mengatakan, saat ini BNN Provinsi Riau sedang meningkatkan SDM yang handal dalam penanganan masalah Narkoba. Sebelumnya, ia mengatakan bahwa BNN menerima anggaran dari pusat untuk biaya rutin operasional kegiatan.
Pada kesempatan ini, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto menyampaikan keprihatinannya dengan kondisi wilayah Rupat yang memiliki potensi masuknya Narkoba.
“Sebagai orang Rupat, saya sangat prihatin dengan kondisi wilayah itu yang memiliki potensi masuknya Narkoba, dan kami telah berkoordinasi untuk memfasilitasi kabupaten/kota untuk membantu BNN ini,” ujar Kaderismanto.
“Tentu kami mau menjalin kerjasama dalam penanganan pencegahan Narkoba ini, akan kami support di APBD dalam program-program BNN, ini sebagai cara untuk menekan mereka yang mengedarkan narkoba,” tambah Kaderismanto.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis menyebut, bahwa pengaruh narkoba dapat merusak generasi muda dimasa depan. Untuk itu, Budiman menanyakan kewenangan BNN dalam merehabilitasi masyarakat yang terkena dampak Narkoba.
Terkait hal tersebut, Brigjen Pol. Robinson D.P Siregar melaporkan bahwa tahun lalu pihaknya telah melakukan cek urin pada Satpol PP dan Dishub.
“Saat pengecekan tersebut kami menemukan beberapa pegawai yang terindikasi menggunakan narkoba. Pengecekan tersebut kami lakukan sebagai untuk upaya pencegahan dalam penanganan mengurangi narkoba,” jelas Robinson.
Brigjen Pol. Robinson D.P Siregar juga menyampaikan, bahwa pembangunan gedung BNN masih dalam proses penyelesaian tahap satu di tahun 2023, tahap dua di tahun 2024 dan untuk tahap 3 ini pihaknya berharap agar DPRD dapat memberikan support dalam penganggaran balai rehabilitasi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi Riau memaklumi dalam penganggaran ini, untuk yang prioritas akan diutamakan dalam penganggaran dan akan dibahas pada APBD Tahun Anggaran 2025.