Pekanbaru – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Ade Hartati Rahmat menilai banyak kejanggalan dalam proses rekrutmen guru PPPK 2022 di Provinsi Riau.
Ade Hartati mengatakan Komisi V DPRD Provinsi Riau sudah beberapa kali melakukan Rapat Dengar Pendapar (RDP) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) soal rekrutmen guru PPPK 2022.
“Kami meminta agar Disdik mencermati semua persoalan yang ada terkait proses dan mekanisme rekrutmen PPPK tenaga pendidik. Harus dipastikan transparan dan akuntabel sebelum diumumkan pada 15 atau 14 April 2023 lalu,” kata Ade pada hari Jumat (28/4/2023).
Ade membeberkan DPRD telah menemukan banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab dan diselesaikan oleh Disdik bersama BKD.
“Salah satu contoh, ada tenaga pendidik yang sudah mengajar belasan tahun, dan memenuhi semua persyaratan tidak lolos dalam rekrutmen PPPK,” tuturnya.
Politisi Fraksi PAN ini meminta Pemprov Riau serius melihat permasalahan ini. Sebab banyak guru honorer yang menjadi korban.
“Secara pribadi, saya menegaskan agar Pemrov Riau menganggap apa yg terjadi saat ini dalam rekrutmen PPP3 Guru adalah sebuah persoalan serius yang tidak cukup dijawab dengan janji-janji yang menyatakan akn diangkat di 2023 ini,” tegasnya.
Ade menyayangkan Gubernur Riau Syamsuar sebagai kepala daerah terkesan tidak mengetahui proses dan mekanisme rekrutmen PPPK secara teknis.
Hal itu dibuktikan dengan menyerahkan secara penuh proses dan mekanisme rekurutmen PPPK guru melalui Disdik dan BKD.
“Gubernur harus punya ketegasan dalam menyikapi persoalan ini. Usut semua laporan ataupun pengaduan yang terindikasi ada kecurangan dalam proses dan mekanisme seleksi PPPK guru. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan ini,” terang Ade.
Ade menambahkan agar Syamsuar sebagai gubernur mengajukan kembali guru-guru yang secara aturan dan memenuhi persyaratan agar diangkat sebagai PPPK dalam tahun ini.
“Guru yang ikut seleksi 2022 dan memenuhi seluruh persyaratan diajukan kembali,” pungkas Ade Hartati.