Pekanbaru – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Karmila Sari, buka suara terkait demo Guru ke Kantor Gubri dan DPRD Provinsi Riau pada Kamis kemarin (27/4/2023).
Karmila megaskan, Gubernur Riau Syamsuar sangat peduli dan konsen dengan nasib guru-guru ini, baik yang sudah dinyatakan lulus PPPK maupun yang belum lulus. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Golkar ini pada Jumat (28/4/2023).
“Pak Gubernur Riau itu sudah berkirim surat ke pusat. Beliau itu konsen dan sangat peduli dengan nasib para guru di Riau. Yang lulus beliau urus. Karena kuota masih ada, guru yang belum lulus PPPK masih juga beliau perjuangkan. Itu harus dipahami oleh para guru semuanya,” kata Karmila memberi penegasan.
Gubri, kata Karmila, bahkan sudah bertemu langsung dengan Ibu Dirjen GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Kemendikbud. Permintaan agar formasi yang lulus itu dan guru-guru yang belum lulus, bisa diatur penempatan oleh BKD dan Disdik Riau.
“Surat resmi sudah dikirimkan pak Gubri. Tapi, tentu berproses dan itu belum ada jawaban. Gubri minta supaya formasi guru PPPK itu bisa diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di Riau. Sudah disurati. Salah, kalau mengatakan Gubri hanya menyerahkan hal ini ke BKD dan Disdik. Beliau langsung yang bersurat dan turun,” ujar Karmila.
Dalam waktu dekat, DPRD Provinsi Riau juga akan difasilitasi oleh Disdik Riau untuk bertemu dengan Ibu Dirjen GTK. Terutama soal guru-guru yang belum lulus dan formasi. Karena formasi dari KemenPAN dikurangi jumlahnya dari 100 formasi menjadi sekitar 30an formasi. Pihak Disdik dan BKD Riau sudah menyimpan datanya, dan akan dibawa nanti untuk diperjuangkan.
“Harus dipahami, proses ini perlu dukungan semua pihak. Jadi, jangan melihat dari satu sisi. Ada proses dan waktu yang mesti kita pahami bersama utk kebijakan ini. Dan, ini masalah se Indonesia bukan hanya Riau saja.Provinsi Riau termasuk yang paling hebat berjuang, karena memperoleh kuota Guru PPPK yang relatif lebih banyak dari provinsi lain,” jelas Karmila.
Seperti diketahui, bahwa total jumlah formasi yang diberikan ke Riau untuk guru PPPK di tahun 2022, adalah sebanyak 7.297. Sementara yang lulus 5.838. Artinya, ada sebanyak 1.459 lagi kuota untuk Riau dan pendanaan P3K terus bertahap disiapkan di APBD.
Menurut Karmila, karena kuota masih ada, itulah sekarang yang sedang diperjuangkan dan diupayakan Gubri.
“Anggaran pun secara bertahap sudah disiapkan di daerah, sesuai kuota dari KemenPAN 7.297 orang. Di murni sudah, dan di anggaran perubahan juga akan terus kita anggarkan sampai sesuai kuota yg diberikan,” tutur Karmila.
Maka dari itu, kepada para guru Karmila berpesan, silahkan saja guru PPPK demo secara damai karena memang kita negara yg berdemokrasi. Karena bagaimana pun, Pemprov Riau dalam hal ini Gubri, Disdik dan BKD bersama DPRD Provinsi Riau khususnya Komisi V, terus bekerja memperjuangkan nasib guru-guru PPPK.
“Apalagi kami akan juga terus memperjuangkan guru honor dengan pengabdian yg lebih lama untuk diangkat menjadi PPPK. Saat ini Disdik juga menghimpun data Dapodik terupdate sehingga bisa bertahap melihat sesuai juknis yang berlaku dalam penilaian pengangkatan PPPK,” terangnya.
Sekali lagi, sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Riau Karmila sangat berharap semua pihak, termasuk kalangan DPRD Provinsi Riau bisa bersama-sama mengawal dan berjuang. Ini tidak bisa sendiri-sendiri, tetapi harus bersama-sama.