Pekanbaru – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, angkat bicara terkait informasi dari berbagai kalangan terkait keprihatinan realisasi proyek Kementerian PUPR tahun 2022 untuk wilayah Provinsi Riau dan tidak mencerminkan birokrasi yang Good Governance.
“Kalau pekerjaannya tidak benar dan tidak bisa diketahui publik atau media, kita meminta Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono segera copot Satker PJN II Riau bernama Dicky Erlangga,” tegas Syafaruddin Poti, pada Rabu (5/4/2023) di Gedung DPRD Provinsi Riau.
Politis PDI Perjuangan ini mengatakan beberapa minggu lalu sudah kita ingatkan lembaga itu untuk evaluasi jajarannya didaerah.
“Kalau tidak salah beberapa waktu lalu sudah kita ingatkan Kementerian PUPR untuk evaluasi pejabatnnya di Riau. Namun tidak ada tanggapan. Saya heran, Kementerian terkesan tidak berdaya atau jangan-jangan takut dengan perusahaan/rekanannya. Media perlu menelusuri hal itu,” pinta Poti.
Dikatakan Poti, tujuan kita baik yakni untuk menjaga nama baik Kementerian PUPR di mata masyarakat Riau.
“Jangan timbul pandangan publik menjelang akhir pemerintahan Presiden Jokowi, kementerian/lembaga sulit dan tebal kuping (tidak peka) desakan upaya melakukan evaluasi birokrasinya, seperti di Kementerian PUPR yang mengelola anggaran cukup besar,” katanya.
Menurutnya, media itu representasi publik untuk berhak mengetahui kinerja birokrasi termasuk kementerian PUPR.
“Satker II di atas mengelola anggaran tidak main-main, mencapai triliunan rupiah pertahunnya di Riau yang patut diawasi salah satunya masyarakat Riau melalu publikasi media. Pesan saya jangan sampai masyarakat kita turun ke jalan untuk menyuarakan pencopotan Satker II diatas,” tegas Poti.
Sebagaimana publikasi media ini sebelumnya, ada 3 ruas jalan skala besar yang mendapat pekerjaan tahun 2022 melalui Satker PJN II Riau, selain diduga kuat bermasalah, pejabat terkait tertutup.
Namun hingga turunnya berita ini, belum juga mendapat jawaban dari Yuliansyah selaku Ka Balai, saat media ini kembali mengingatkan, terlihat layanan WhatsApp miliknya sudah tidak aktif lagi.
Menyikapi sikap Ka Balai Yuliansyah, Syafaruddin Poti kembali menyayangkan.
“Kita sayangkan, perlu diketahui berdirinya kantor Balai Pelaksanaan Jalan Naional (BPJN) Riau adalah perpanjangan tangan kementerian pusat di daerah. Saya yakin Yuliansyah masih sadar akan hal itu,” singkat Poti.