Pekanbaru – DPRD Provinsi Riau menyoroti realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 yang hingga pertengahan tahun belum mencapai 50 persen dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk segera mempercepat optimalisasi pendapatan daerah sekaligus mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan, salah satunya melalui perdagangan karbon.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, mengatakan rendahnya realisasi pendapatan harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas menghimpun pendapatan daerah.
“Realisasi pendapatan yang belum mencapai 50 persen di pertengahan tahun tentu harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah percepatan agar target pendapatan dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran,” ujar Edi Basri, Senin (13/7/2026).
Selain mengoptimalkan sumber pendapatan yang telah ada, Komisi III DPRD Provinsi Riau juga mendorong pemerintah daerah mulai mengembangkan potensi pendapatan baru melalui skema perdagangan karbon. Menurutnya, Riau memiliki potensi besar mengingat luas kawasan hutan dan ekosistem gambut yang dimiliki.
“Perdagangan karbon merupakan peluang yang harus dipersiapkan sejak sekarang. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Riau dapat menjadi nilai ekonomi baru apabila dikelola sesuai ketentuan dan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Edi Basri menambahkan, pengembangan perdagangan karbon memerlukan dukungan regulasi, tata kelola yang baik, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Selain itu, DPRD Provinsi Riau juga meminta Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan evaluasi terhadap seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah serta mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Melalui berbagai upaya tersebut, DPRD Provinsi Riau berharap kemampuan fiskal daerah dapat semakin kuat sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.