Pekanbaru – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau dalam pertemuan tindak lanjut aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Riau Gerah (AMARAH), di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi penyampaian aspirasi yang sebelumnya dilakukan oleh mahasiswa. Dalam kesempatan itu, Pimpinan DPRD Provinsi Riau menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan telah diteruskan kepada pihak-pihak terkait, dan sejumlah tuntutan yang menjadi kewenangan daerah telah memasuki tahap pembahasan lanjutan.
Dua isu utama yang disuarakan mahasiswa meliputi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan kebijakan efisiensi anggaran negara. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan terkait peningkatan sarana pendidikan, perbaikan infrastruktur, serta penguatan program beasiswa di Provinsi Riau.
Untuk aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, DPRD Provinsi Riau menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi berisi rekomendasi dan hasil aspirasi mahasiswa kepada DPR RI serta sejumlah kementerian terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Sementara itu, terhadap tuntutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, pimpinan dan anggota DPRD ProvinsiRiau mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau guna meninjau kembali alokasi anggaran untuk perbaikan sarana pendidikan dan infrastruktur jalan yang menjadi keluhan mahasiswa.
Tidak hanya melalui pembahasan di tingkat administrasi, DPRD Provinsi Riau juga telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi yang disampaikan mahasiswa, termasuk beberapa ruas jalan serta fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
DPRD Provinsi Riau menegaskan bahwa aksi mahasiswa tidak dipandang sebagai kegiatan yang sia-sia. Sebaliknya, kritik dan masukan yang disampaikan mahasiswa dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan publik.
Melalui pertemuan ini, DPRD Provinsi Riau berharap komunikasi dan kolaborasi antara mahasiswa, legislatif, dan pemerintah daerah dapat terus terjalin dengan baik demi mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Untuk diketahui, pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan dan Budiman Lubis, didampingi Anggota DPRD Provinsi Riau, yakni Edi Basri, Adam Syafaat, Abdullah, dan M. Sumardany Zirnata.
Foto: Teza
Rilis: Ifda
Video: Gilang
Redaktur: Laras